Akan Dibahas di Kemendagri, Soal Tapal Batas Kapiraya Bakal Selesai?
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau saat berdialog dengan warga kapiraya, Foto: Istimewa
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau saat berdialog dengan warga kapiraya, Foto: Istimewa

Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK dan Forkopimda bergerak cepat merespons situasi di Kapiraya, Distrik Mimika barat Tengah Pada Senin (1/12/2025), rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mimika, didampingi Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, serta sejumlah anggota DPRK Dapil 6, turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan konflik dilakukan secara terukur, menyeluruh, dan mengutamakan keselamatan warga.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, saat ditemui di kantornya, Selasa (2/11/2025), menjelaskan bahwa masyarakat di Kapiraya mengeluhkan minimnya kehadiran pemerintah, sehingga rombongan turun langsung untuk mendengar persoalan utama yang terjadi di lapangan.

“Masyarakat sampaikan bahwa masalah pertama adalah terkait tapal batas. Mereka sampaikan kalau masyarakat dari kabupaten tetangga, atau Kabupaten Deiyai, itu masuk sampai ke tempat mereka, sampai kampung halaman mereka, dan mematok tanah sampai kampung pemerkaran distrik mereka. Itu yang kemarin mereka lawan,” ujar Primus.

Ia menyebutkan, masyarakat meminta agar pencaplokan wilayah adat mereka dihentikan. Mereka berharap bisa hidup seperti dulu tanpa konflik.

 “Mereka harap pemerintah masuk untuk menghentikan ini. Mereka tidak mau ada perang di antara mereka, karena kemarin mereka terpaksa keluar untuk melawan. Itu yang kami dengar langsung dari masyarakat,” jelasnya.

Menurut Primus, Pemerintah Kabupaten Mimika sudah mengambil langkah cepat, namun penyelesaian harus melibatkan pihak dari Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. 

“Kami menginginkan dari kabupaten tetangga, Deiyai, dan Pak Gubernur memediasi dua kabupaten ini supaya persoalan ini bisa cepat selesai,” katanya.

Primus juga mengungkapkan informasi dari Wakil Bupati Mimika bahwa pada 16 Desember 2025, Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan mengundang kedua kabupaten untuk duduk bersama di Jakarta membahas tapal batas.. 

“Wabup juga sampaikan masyarakat membentuk tim untuk bersama tim Kabupaten Mimika ikut ke Jakarta. Mereka yang tahu wilayah adat, supaya bisa bicara sesuai fakta. Ini langkah cepat yang kami apresiasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat kini berada dalam kondisi was-was.

 “Masyarakat awalnya tinggal di rumah mereka, tapi sekarang semuanya siaga dengan alat perang tradisional. Kami sampaikan bahwa situasi sudah aman karena ada TNI–Polri di sana. Mereka siap mengamankan, jadi tidak perlu takut,” kata Primus.

Dirinya menegaskan agar seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. 

“Kami minta semua pihak menahan diri, tidak perang, dan menunggu hasil pertemuan nanti dengan Kemendagri sampai seluruh proses ini selesai,” tutupnya. (Faris)