Papua60detik - Bawaslu memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Senin (01/07/2024).

Kordiv Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Mimika, Salahudin Renyaan, mengatakan tujuan dari Bimtek ini adalah memberikan materi sebagai bekal bagi Panwas divisi Pencegahan Humas dan Parmas dalam mengawasi pemutakhiran data yang sementara ini tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salahudin memaparkan hasil evaluasi Pemilu sebelumnya masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait pemutakhiran data ini. Banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tidak melakukan Pencocokan dan Penelitian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Coklit Pemilu).

Kasus Pemilu kemarin, ungkapnya, Pantarlih hanya menempelkan stiker di rumah-rumah, sehingga orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah domisili masih ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara orang yang seharusnya berhak memberikan suara, tidak ada di DPT.

"Kurang lebih satu bulan ini, KPU akan melakukan pemutakhiran data. Kita harus mengawasinya supaya kekurangan di Pemilu kemarin tidak terjadi lagi pada Pilkada mendatang," ujar Salahudin. 

Ia menegaskan, fungsi dari Bawaslu dalam hal ini Panwas divisi pencegahan Humas dan Parmas adalah melakukan pengawasan. Mengawasi pencoklitan terhadap warga 17 tahun ke atas agar diakomodir masuk DPT. Memperhatikan setiap dokumen warga agar tidak terjadi pemilih ganda, misalnya surat kematian, surat keterangan pindah domisili dan yang lainnya. Bawaslu juga wajib mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU tanpa terkecuali. Menguasai regulasi sekaligus melakukan pemgawasan. 

"Kita bukan Parpol atau kandidat. Kita ini juga penyelenggara sama dengan KPU. Bagaimana kita memikirkan lima tahun ke depan bisa lebih baik. Jika Pemilu kemarin amburadul, jangan Pilkada ini semakin amburadul lagi," tambahnya. 

Salahudin mengingatkan pengawasan tidak hanya dilakukan pada satu kelompok tetapi secara menyeluruh. Ia berharap Panwas harus punya keberanian dalam memastikan tahapan-tahapan Pemilu berjalan sesuai regulasi. Mengingat Pilkada tahun ini kemungkinan besar lebih rawan kecurangan dibanding Pemilu yang lalu. (Martha)