Papua60detik – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026, Rabu(26/11/2025). 

Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksi, Elinus Balinol Mom, menyampaikan sejumlah catatan penting serta kritik konstruktif terhadap komposisi anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Fraksi Gerindra menanggapi struktur RAPBD 2026 yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Bupati Mimika dalam Rapat Paripurna I. Dalam struktur itu, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar, sementara pendapatan dana transfer mencapai Rp3,25 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan total belanja sebesar Rp5,63 triliun yang mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada sejumlah BUMD.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Gerindra menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

 “Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 mengalami penurunan kurang lebih satu triliun rupiah. Karena itu, kami mengingatkan pemerintah agar anggaran yang ada digunakan tepat sasaran, realistis, dan berkualitas sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika,” tegas Elinus Balinol Moom.

Gerindra juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Fraksi ini menilai masih banyak potensi daerah yang belum digarap maksimal.

 “Pemerintah harus meningkatkan PAD dengan menggali potensi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak dan retribusi, termasuk pemanfaatan aset daerah. Aset jangan hanya menjadi catatan administrasi, tetapi harus menjadi sumber pendapatan agar APBD kita tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya.

Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah besarnya belanja operasional yang mencapai Rp3,44 triliun atau sekitar 61 persen dari total belanja daerah.

 “Belanja operasional yang sangat tinggi ini harus dievaluasi, terutama belanja pegawai. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian yang proporsional dan efisien,” kata Elinus.

Selain itu, Gerindra mengkritisi rendahnya alokasi belanja modal yang hanya berada pada kisaran Rp1,8 triliun atau sekitar 31 persen dari total belanja daerah. Menurut Fraksi Gerindra, kondisi ini berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir dan kampung-kampung.

 “Belanja produktif harus ditingkatkan. Jalan, jembatan, sarana pendidikan, dan kesehatan harus menjadi fokus agar manfaat APBD dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan proyek-proyek daerah.

 “Kami meminta agar penunjukan langsung mengutamakan pengusaha OAP dan memberi kesempatan luas bagi mereka untuk ikut dalam lelang elektronik agar mampu bersaing dan berkembang,” ucapnya.

Terkait pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp5,7 miliar, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan bahwa modal tersebut mampu memberikan kontribusi pada PAD. 

“Jika penyertaan modal tidak memberikan hasil, maka pemerintah harus melakukan evaluasi agar tidak menjadi beban keuangan daerah,” tegas Elinus.

Pada bagian akhir pandangannya, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa RAPBD 2026 adalah anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong.

 “Ini menjadi tolok ukur bagi masyarakat apakah APBD 2026 benar-benar memberikan dampak di bidang pelayanan publik maupun pembangunan,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah sorotan tambahan, termasuk percepatan realisasi belanja modal tahun 2025 agar tidak menumpuk di akhir tahun, penyelesaian persoalan sampah dan pengelolaan lingkungan, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran khususnya bagi masyarakat asli Papua, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran berbasis data riil. Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah segera membentuk Tim Percepatan Pemetaan Wilayah sebagaimana aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRK pada 25 November 2026. (Faris)