Papua60detik – Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika menyampaikan pandangan umumnya pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III terkait pembahasan Ranperda APBD Mimika Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/11/2025). Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Simson Gujangge.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP memberi apresiasi atas pidato pengantar nota keuangan APBD 2026 yang disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, serta kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati dan TAPD yang telah menyusun materi KUPA/PPAS APBD 2026 secara transparan dan akuntabel,” kata Simson.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta informasi resmi dari pemerintah pusat. Mereka juga menilai pemerintah daerah telah melaksanakan amanat efisiensi anggaran sebagaimana ditegaskan pemerintah pusat.

Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menyoroti lambannya realisasi APBD 2025 yang hingga saat ini baru mencapai 45 persen.

“Realisasi kegiatan APBD 2025 masih sangat rendah. Kami berharap OPD teknis lebih serius memaksimalkan pelaksanaan program karena waktu tahun anggaran tinggal satu bulan lebih,” tegas Simson.

Fraksi PDIP meminta seluruh OPD segera merampungkan penyusunan RKA-OPD sebagai dasar pembahasan RAPBD 2026.

Fraksi PDIP juga menegaskan pentingnya percepatan pembahasan APBD induk 2026 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.

“Pembahasan APBD 2026 harus dilakukan tepat waktu sesuai regulasi,” ujar Simson.

Sampaikan 10 Catatan Kritis untuk Pemerintah

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sepuluh poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya:

– Program APBD 2026 harus benar-benar menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.

– Perlindungan pangan lokal bagi mama-mama Papua perlu diatur dengan jelas.

– Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi.

– Pemerintah diminta serius menyelesaikan persoalan tapal batas di Kapiraya yang memicu keresahan masyarakat.

– OPD diminta fokus pembangunan wilayah perbatasan.

– Pembangunan fasilitas bagi tenaga guru dan medis harus menjadi prioritas.

– Pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan KKP terkait kebijakan penangkapan ikan terukur yang tidak memberi kontribusi PAD bagi Mimika.

– TNI/Polri diminta membentuk pos pengamanan di wilayah rawan konflik.

– Sejumlah usulan pembangunan di Distrik Jita seperti jalan, rumah layak huni, dan peningkatan Lapter Noema perlu direalisasikan pada 2026.

– Penertiban pasar-pasar di Koperapoka, Pasar Lama, SP4, Mapurujaya, dan SP2 harus segera dilakukan. (Faris)