Papua60detik – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/11/2025). 

Ketua Fraksi PKB, Benyamin Sarira menyoroti sejumlah poin krusial, terutama terkait perubahan angka pendapatan daerah yang dinilai sangat fluktuatif dan berbeda jauh dari tahun sebelumnya.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB memberikan apresiasi atas penyampaian dokumen RAPBD 2026 oleh Pemerintah Daerah. Namun, mereka menilai adanya perubahan signifikan pada angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer perlu dijelaskan secara rinci.

“Perubahan angka yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya harus dijelaskan secara terperinci agar tidak menimbulkan asumsi over estimate atau target yang tidak realistis,” tegas Benyamin Sarira.

Ia juga mengingatkan bahwa transparansi pemerintah dan DPRK dalam menyampaikan perubahan postur anggaran menjadi penting untuk menghindari opini dan pertanyaan publik.

“Dengan perubahan anggaran yang begitu drastis, pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat menerima penjelasan yang relevan,” ujarnya.

PKB juga menyoroti bahwa APBD tidak boleh hanya menjadi alat pembiayaan birokrasi. Mereka mengkritisi rendahnya belanja pembangunan dibandingkan tingginya belanja pegawai.

“Kinerja OPD belum fokus pada pencapaian output pembangunan. Rendahnya belanja fisik menunjukkan lambatnya program infrastruktur dan berisiko pada serapan anggaran yang rendah hingga akhir tahun,” kata Benyamin.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PKB meminta pemerintah melakukan validasi ulang terhadap seluruh asumsi pendapatan, memastikan pemerataan anggaran hingga ke distrik-distrik terutama wilayah pesisir dan pedalaman, serta memprioritaskan sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pemberdayaan UMKM.

PKB juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan eksternal agar setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi PKB menegaskan komitmennya mendukung penyusunan APBD yang realistis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Faris)