Papua60detik - Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, yang menanggapi kondisi masyarakat di Distrik Jila pasca-operasi keamanan yang dilakukan aparat TNI/Polri. 

Ia menilai, langkah keamanan yang terlalu keras justru meninggalkan luka sosial dan trauma mendalam bagi masyarakat sipil.

Menurut Elinus, operasi yang berlangsung di wilayah pegunungan tersebut berdampak langsung terhadap psikologis masyarakat di 10 kampung di Distrik Jila, bahkan memaksa sebagian besar warga mengungsi ke pusat distrik.

“Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat sipil di Jila berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan perlindungan. Operasi keamanan yang tidak terukur bisa menimbulkan trauma dan rasa takut yang mendalam,” tegas Elinus, Usai mengunjungi Warga di Distrik Jila, Kamis (13/11/2025).

Elinus menegaskan bahwa DPRK Mimika tidak menolak kehadiran aparat keamanan, namun menuntut agar setiap operasi dilakukan dengan pendekatan humanis dan proporsional.

“Kami harap TNI dan Polri di lapangan benar-benar memberikan perlindungan, bukan menambah ketakutan. Jangan sampai masyarakat sipil menjadi korban dari situasi yang seharusnya bisa ditangani dengan cara yang lebih bijaksana,” ujarnya.

Ia menjelaskan, akibat situasi yang tidak kondusif, ratusan warga kini bertahan di pengungsian dan membutuhkan bantuan bahan makanan, layanan kesehatan, serta akses pendidikan.

“Pemerintah daerah harus segera turun tangan. Jangan biarkan masyarakat di pengungsian menunggu terlalu lama tanpa kepastian,” tambahnya.

Lebih lanjut, Elinus menyampaikan bahwa masyarakat meminta agar pasukan tambahan atau non organik yang dikerahkan ke Jila dapat ditarik dan dievaluasi secara menyeluruh.

“Kalau bisa, pasukan non organik ditarik dan dilakukan evaluasi yang cermat. Tapi jangan sampai meninggalkan kekosongan keamanan yang bisa dimanfaatkan kelompok tertentu. Kita butuh keseimbangan antara rasa aman dan rasa kemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada Kapolda, Pangdam, dan Pangkoops wilayah Papua agar melakukan audit mendalam terhadap seluruh prosedur operasi keamanan.

“Evaluasi penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasi mematuhi hukum humaniter internasional dan prinsip hak asasi manusia. Jangan ada tindakan di luar kendali yang justru mencoreng citra negara,” ujarnya tegas.

Dalam pernyataannya, Elinus juga menyampaikan harapan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) agar mengevaluasi pola pendekatan keamanan di Tanah Papua.

“Kita perlu ubah pendekatan militer menjadi strategi teritorial yang humanis — bukan lagi represif, tapi melalui kesejahteraan masyarakat. Itu cara paling efektif untuk memenangkan hati rakyat Papua,” ujarnya.

Selain itu, ia mendesak Bupati Mimika agar segera meninjau langsung kondisi masyarakat pengungsi di Jila.

“Bupati harus hadir dan melihat sendiri penderitaan warga. Jangan hanya dengar laporan di atas meja. Ini soal kemanusiaan,” pungkasnya. (Faris)