Papua60detik - Menyikapi permasalahan yang sedang terjadi di Kapiraya, pemerintah membentuk tim khusus terdiri dari TNI/Polri, Kepala OPD, dan DPR. Hari ini, Senin (01/12/1015), tim tersebut kunjungi ke Kapiraya untuk memantau situasi. 

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, persoalan di Kapiraya bukan hanya sekadar soal tapal batas, tetapi ada persoalan baru yang muncul yaitu kepemilikan dan aktivitas tambang di daerah tersebut. Setelah kunjungan itu akan disepakati langkah dan kebijakan pemerintah.

"Ini suatu hal yang penting karena sebenarnya yang terjadi di sana itu bukan soal tapal batas. Tapal batas itu kan semua sudah tahu, tapi ini masalah siapa yang punya perut tambang di sana.  Salah satu memang kita harus tutup tambang itu sementara baru kita bisa jalan," terang Johannes Rettob saat diwawancarai, 

Katanya, dulu saat pembangunan lapangan terbang, keadaan di sana sepi, tetapi kini banyak pihak berebutan tempat itu. 

Ia menyayangkan konflik di Kapiraya terjadinya ketika Kabupaten Mimika menerima penghargaan Harmoni Award.

Ia menegaskan bahwa batas wilayah Mimika sebenarnya sudah jelas sejak pemekaran Kabupaten pada tahun 1999. Sementara itu, tahun 2008 kabupaten Pania dimekarkan menjadi Deiyai dan Nabire dimekarkan menjadi Dogiyai. Bupati berharap, Kemendagri segera mempertegas batas-batas wilayah. 

"Kami (Mimika) tidak pernah dimekarkan berarti batas wilayah kita tetap, mereka yang harus menyesuaikan. Itu saja intinya. Kalau sudah sesuai, sudah. Kalau mau dibicarakan dengan baik-baik, ya sudah. Masalah tanah hak ulayat, orang tua-tualah yang tahu," pungkasnya. (Martha)