Papua60detik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi rencana implementasi program sekolah sepanjang hari (SSH) dengan mengusung pendekatan pendidikan yang ramah dan bermutu untuk semua.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (31/7/2025), bertempat di salah satu hotel Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah. 

Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman bersama sebelum pelaksanaan program SSH secara pilot project di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kepada wartawan, Yulianus Kuayo, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Papua Tengah menjelaskan program SSH merupakan bentuk konkret dari visi Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pendidikan.

"Kami diskusikan agar tidak terjadi perbedaan konsep saat program berjalan. Semua harus sepakat dulu dari sisi durasi belajar, pendekatan pembelajaran, hingga dukungan terhadap anak-anak Papua yang berada di wilayah 3T," jelasnya.

Menurutnya, program ini akan dimulai dari tiga kabupaten, yakni Kabupaten Mimika (di Kokonao), Nabire, dan Paniai.

Sekolah yang menjadi sasaran di prioritaskan berada di wilayah yang belum tersentuh optimal oleh layanan pendidikan, serta memiliki jumlah murid asli Papua yang signifikan.

Setiap kabupaten diminta mengusulkan lima sekolah yang memenuhi kriteria tersebut. Pemprov akan memilih satu atau dua dari masing-masing wilayah untuk dijadikan model pelaksanaan SSH tahun pertama.

"Ia juga berharap dari pelaksanaan awal ini, program SSH bisa jadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan dasar, termasuk angka putus sekolah, ketimpangan akses, dan mutu pembelajaran," tambah Yulianus Kuayo.

Program ini juga akan beriringan dengan data pendukung, termasuk data anak usia sekolah yang belum masuk satuan pendidikan formal, anak-anak yang drop out, serta lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP.

"Data ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih presisi oleh pemerintah provinsi,"  tandasnya. (Elia)