Papua60detik - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHKP) dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Focus Group Discussion (FGD) ll dalam rangka Penyusunan Pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2026, Kamis (2/7/2026). 

FGD melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 8 Kabupaten serta para tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh pemuda, dan akademisi.

Kepala DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu menyatakan kegiatan ini lanjutan FGD I pada 16 April 2026 lalu. Fokus membahas dokumen rencana perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup di Papua Tengah.

"FGD Ini merupakan bagian dari implementasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana pengolahan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup," ujar Richard saat wawancara. 

Ia menyatakan FGD ini merupakan salah satu dokumen mandatori yang harus dimiliki oleh setiap provinsi. Hasil FGD jadi data base ataupun induk rencana pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah.

"Untuk itu dalam FGD ini kami berharap berbagai pihak termasuk OPD tentunya memanfaatkan kegiatan tentang lingkungan yang ada ini untuk memberikan masukan, saran, dan kritik," katanya. 

Pada FGD I bersama tim ahli dari ITB, peserta menangkap isu-isu pengelolaan lingkungan hidup sehubungan dengan kondisi kerusakan lingkungan di Papua Tengah.

"Supaya kita juga bisa menetapkan kegiatan-kegiatan mitigasi yang harus diambil pada pembangunan yang dilakukan. Itu sebagai upaya menjaga proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa tetap tercapai," katanya. (Elia Douw)