Papua60detik – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika akan menerima kunjungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 12 Februari 2025, besok. 

Anggota DPRK Mimika, dari partai Gerindra Yan Pieterson Laly, menyebut kunjungan ini untuk membahas upaya pencegahan korupsi.

"Kami dari dewan sepakat dan sangat menghargai niat baik KPK dalam membangun koordinasi dengan DPR. Transparansi ini sangat penting, terutama dalam hal pelaporan gratifikasi. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pelaporannya, bahkan di kalangan ASN sekalipun," ujar Yan Senin (10/2/2025).

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui jalur yang benar dalam melaporkan dugaan gratifikasi. Selama ini, banyak yang hanya mengetahui KPK tanpa memahami prosedur dalam melaporkan. Oleh karena itu, DPRK Mimika ingin menjadikan hasil audiensi ini sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat.

"Keterbukaan dari KPK ini akan kami teruskan ke masyarakat. Bagaimana langkah yang harus diambil jika menerima hadiah atau gratifikasi dari pihak tertentu? Jalurnya kemana? Ini yang banyak masyarakat belum tahu," tambahnya.

Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota DPR yang baru dilantik tentang batasan-batasan agar tidak terjerat kasus korupsi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat pengelolaan anggaran pemerintahan saat ini semakin ketat, terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Agenda utama pertemuan ini adalah memberikan pemahaman kepada anggota DPR terkait mekanisme pelaporan gratifikasi dan batasan-batasan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi korupsi. Ini juga bagian dari program KPK dalam pencegahan korupsi yang sudah berjalan sejak Januari, namun untuk wilayah timur baru terlaksana di Februari,"jelasnya.

Yan berharap audiensi ini dapat memberikan manfaat besar bagi DPR dan masyarakat Kabupaten Mimika dalam memahami serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. (Faris)