Papua60detik - Komisi I DPRK Mimika menggelar rapat koordinasi bersama aparat TNI-Polri guna membahas situasi keamanan di wilayah Mimika, Papua Tengah. Fokus utama rapat ini adalah memetakan daerah rawan konflik sekaligus merumuskan langkah strategis penanganan pasca-konflik.

Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengetahui secara detail wilayah yang masih berpotensi konflik maupun yang eskalasinya belum mereda.

“Seperti di Kwamki Narama, Kapiraya, hingga wilayah pegunungan, termasuk juga kriminalitas dalam kota. Kami ingin memastikan pemetaan ini menjadi dasar langkah penanganan ke depan,” ujarnya usai rapat, Rabu (15/4/2026). 

Ia menambahkan, hasil koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik DPRK Mimika dalam program kerja selanjutnya.

Ia menilai bahwa aparat keamanan, termasuk Brimob, telah berhasil meredam konflik melalui langkah-langkah strategis seperti penyekatan di titik-titik rawan.

Meski demikian, Komisi I menilai upaya ke depan tidak hanya berhenti pada penghentian konflik, tetapi harus difokuskan pada pemulihan menyeluruh.

“Yang perlu kita dorong adalah pemulihan pasca konflik. Jika kejadian serupa terulang, maka itu harus dipandang sebagai tindakan kriminal,” tegas Alfian.

Komisi I juga mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan stabilitas jangka panjang, mulai dari pemulihan sosial hingga pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak konflik.

Seluruh upaya tersebut nantinya akan menjadi bagian dari kerja Pansus Penanganan Konflik, dengan harapan terciptanya kondisi Mimika yang aman, damai dan kondusif. (Eka)