Pemkab Mimika Akan Buka Mall Pelayanan Publik
Kamis, 12 Juni 2025 - 19:28 WIT - Papua60Detik
Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat persiapan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (12/06/2025).
Wujudkan implementasi MPP ini, DPMPTSP berkolaborasi dengan lintas OPD, dan juga lembaga bersifat vertikal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), KPPN Pajak Pratama, dan Imigrasi hingga Kepolisian dalam urusan pengurusan SIM.
Rapat yang dipimpin Wakil Bupati, Emanuel Kemong. Dalam sambutannya, ia mengatakan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan publik yang cepat, mudah, terintegrasi.
Emanuel Kemong menjelaskan, Mall Pelayan Publik ini merupakan inovasi strategis dalam reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses perizinan serta mendukung kemudahan perusahaan dan investasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkomitmen penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan MPP sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pertemuan hari ini sangat penting untuk menyatukan visi, menjelaskan program dan membangun kolaborasi lintas sektor agar dalam pelaksanaannya MPP ini berjalan baik dan tepat sasaran," ujar Emanuel.
Ia menekankan komitmen, inovasi serta semangat pelayanan harus menjadi landasan dalam mewujudkan MPP yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Mudah- mudahan apa yang menjadi harapan kita, kolaborasi lintas sektor dan kerja sama yang baik dapat tercipta demi pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Mimika," terangnya.
Sementara, Kepala Dinas Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan pentingnya kolaborasi serta penyatuan visi misi bersama agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai secara maksimal. Sebagai tuan rumah, Disdukcapil sudah mempersiapkan tempat sekitar 30 loket pelayanan, di mana 5 loket diantaranya khusus melayani disabilitas, ibu hamil, dan menyusui. Dukung pelayanan ini, area parkir juga semakin diperluas.
Sebagai leading sektor, Kepala Dinas PTSP dan jajarannya akan bertanggungjawab terkait standar operasional layanan. Di mana nantinya, setiap dinas dan lembaga terkait akan mengirimkan minimal dua staf terbaik mendukung implementasi MPP ini.
Adapun standar pelayanan yang akan diberikan harus transparan, akuntabel dan bersinergitas sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Kata Slmet, Kabupaten Mimika memang sudah selayaknya menjadi barometer kemajuan layanan publik khusus di Indonesia bagian Timur.
"Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tanggal 18 kita akan soft opening. Intinya kita sama-sama membangun sinergitas dan kolaborasi layanan untuk Mimika yang lebih baik kedepannya," pungkasnya. (Martha)
Bagikan :
