Papua60detik - Proses perdamaian konflik Kwamki Narama sempat berlangsung alot. Sejumlah tuntutan dari salah satu pihak yang terlibat konflik mewarnai jalannya prosesi, termasuk permintaan agar sejumlah tahanan yang telah dtahan sebelumnya dibebaskan dan dihadirkan dalam agenda perdamaian yang berlangsung di lokasi perang Kwamki Narama, Senin (12/1/2026). 

Komandan Batalyon (Danyon) B Satuan Brimob Polda Papua Tengah, Kompol Sairo, mengungkapkan bahwa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Kita harus membudayakan hal-hal yang benar. Jangan lagi memperpanjang masalah ini. Kalian sudah memanah anggota Brimob. Kalau saya mau pakai adat, maka kalian juga harus berperang dengan saya,” tegas Kompol Sairo.

Ia menjelaskan, setiap pihak yang melakukan tindakan onar telah diamankan sesuai prosedur hukum. Meski demikian, demi mendukung proses perdamaian, para tahanan tetap dihadirkan, namun dalam kondisi diborgol.

“Adat silakan, kami hormati adat. Tapi tidak ada adat yang membenarkan pembunuhan. Kami panggil mereka untuk melihat apakah kehadirannya berpengaruh  bagi perdamaian,” ujarnya.

Kompol Sairo juga menegaskan agar tidak ada pihak yang mencoba mengatur negara dengan dalih adat. Menurutnya, perdamaian adalah tujuan utama dan harus dilakukan tanpa tekanan maupun provokasi.

“Jangan atur negara. Datang ke sini, lakukan perdamaian. Siapa yang tidak mau berdamai, siapa yang memprovokasi, kami tangkap,” tegasnya. 

Ia memastikan aparat tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kejahatan. Budaya dan adat akan selalu didukung selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan.

“Budaya dan adat kami dukung kalau itu benar. Tapi membunuh tidak bisa dijadikan budaya. Jadi jangan menyimpang. Kalau tidak mau berdamai dan terus buat onar, kami beri pilihan, kau buat onar dan provokator akan kami tangkap,” katanya. (Eka)