Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika belum mampu memenuhi target realisasi keuangan. Hingga 31 Desember 2025, realisasi keuangan tercatat hanya bisa sampai di angka 75,73 persen, lebih rendah dari target 80 persen. Sedangkan realisasi fisik berada di kisaran 80 persen.

Itu berarti sekitar 25 persen nilai APBD 2025 tak dinikmati oleh rakyat akibat rendahnya kinerja Pemkab Mimika.

Bupati Mimika, Johannes Rettob beralasan, salah satu penyebabnya ada di Dinas PUPR. Dinas PUPR sering terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akhirnya ada pekerjaan yang tidak dilelang.

Selain itu, penyerapan di Dinas Pendidikan juga rendah. Beberapa dana hibah belum dikucurkan, jumlahnya kurang lebih 4 persen dari seluruh total anggaran. Bupati menyebut, andai dana hibah itu diproses, posisi realisasi keuangan Mimika bisa di atas 80 persen. 

"Kemudian terkait dengan OPD-OPD lain, semua rata-rata cukup baik realisasi anggaran maupun secara fisik juga baik. Ada beberapa kegiatan-kegiatan fisik yang kita hanya bayarkan sesuai dengan progres," ujar Johannes Rettob, Senin (05/01/2026). 

Katanya, di tahun 2025, beberapa pekerjaan hanya dikerjakan sampai 80 persen. Bahkan, ada pekerjaan yang hanya sampai 70 persen.

"Kalau memang tidak selesai, ya sudah kita tutup. Kita lanjutkan di tahun yang berikut. Kenapa ini semua terjadi? Karena lelang yang terlambat, proses yang berkepanjangan. Tahun kemarin ini, tahun yang paling sulit, di mana proses-proses pelelangan ini menjadi persoalan utama," terangnya. 

Soal lain menurut Bupati adalah perintah dari Presiden bahwa pekerjaan dan kontrak bisa dilaksanakan usai pelantikan bupati definitif. Atas kebijakan itu, pekerjaan di Mimika baru dimulai April. 

"Jadi artinya tahun 2025 itu, kita punya waktu dari 12 bulan itu, mungkin kita hanya bekerja kurang lebih 7 bulan yang maksimal. Itu yang membuat sehingga realisasi kita agak ini. Tahun kemarin memang tahun yang paling berat dalam situasi," pungkasnya. (Martha)