Papua60detik - Kepala Inspektorat Mimika, Petrus Lesomar, heran dengan banyaknya pegawai yang melakukan protes terkait pemotongan Tunjangan Tambahan Pegawai (TPP) pada triwulan pertama tahun 2025. 

Padahal, pemotongan itu adalah hasil dari pemeriksaan tim inspektorat ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika mengacu pada Perbub nomor 7 tahun 2024. 

Petrus mengatakan, pemotongan TPP tersebut terjadi hampir di semua OPD. Bahkan, beberapa pegawai yang menerima pemotongan Rp5 juta per triwulan. Banyaknya nilai tersebut membuat pegawai merasa tidak terima dan meragukan hasil temuan dan malah meminta inspektirat diperiksa. 

"Saya juga bingung dia ini ke mana? Kan, tim yang periksa semua OPD. Ada yang bilang sebanyak itukah? Justru saya mau tanya, kamu ke mana saja selama ini? Tidak masuk kantor atau tidak absen karena lupa, itu kan salah sendiri," keluh Petrus saat diwawancarai, Senin (30/06/2025). 

Ia pun menegaskan, inspektorat melakukan tugas pengawasan sesuai peraturan dan kebijakan. Apabila ada yang masih meragukan, pihaknya bisa menunjukkan bukti hasil pemeriksaan. Lagi pula, Perbub kedisplinan pegawai sudah lama berlaku dan pegawai seharusnya paham.

Dengan polemik ini, Petrus pun mengharapkan agar absensi digital seperti fingerprint segera diterapkan. Ia mengatakan, bahwa absensi digital ini sudah pernah dibuat tetapi hingga sekarang belum diaplikasikan. Padahal, dengan adanya sistem tersebut catatan absensi pegawai pun akan semakin efektif, sehingga tidak ada lagi yang meragukan hasilnya. 

"Fingerprint itu memang harusnya sudah jalan, tapi itu kan bukan tupoksinya kami. Sebenarnya itu sudah dipasang tapi belum jalan. Itu lebih bagus karena tidak bisa ditipu-tipu. Jadi kalau di setting misalnya 8.15, baru dia cek lock 8.20, nanti langsung ditolak atau merah," pungkasnya. (Martha)