Papua60detik - Fraksi Persatuan Indonesia banyak menyoroti masalah pendidikan dalam pandangannya pada rapat paripurna II masa sidang III DPRD Mimika Sabtu (30/9/2023).

Mewakili Fraksi Persatuan Indonesia, Aloysius Paerong meminta pemerintah tak membeda-bedakan perhatian sekolah swasta dan negeri. Ia lantas meminta Dinas Pendidikan menyebut aturan yang melarang APBD digunakan kepada sekolah swasta.

"Kita tahu semua bahwa sebagian dari anak-anak kita mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta sehingga pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan wajib memperhatikan sekolah-sekolah swasta sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mimika dan mendorong terwujudnya visi misi Bupati untuk Mimika cerdas," kata Lois. 

Namun dalam beberapa kunjungan kerja, kenyataan yang ditemuinya di lapangan  justru tak sejalan dengan visi Mimika cerdas. 

"Contoh dalam hal pendidikan, di daerah Banti sudah sekitar 4 tahun anak-anak tidak memiliki gedung sekolah sehingga tidak dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Dengan kondisi ini, sadar atau tidak sadar kita sedang mencetak pengangguran di masa yang akan datang, karena ketika mereka beranjak dewasa mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja akibat dari pendidikan mereka yang rendah," tegasnya. 

Fraksi Persatuan Indonesia mendesak pemerintah segera membangun sekolah di Banti dan daerah-daerah lainnya yang membutuhkan.

"Kalau masalah keamanan bukan jadi masalah, serahkan kepada TNI-Polri bagaimana menciptakan keamanan supaya pendidikan tetap berjalan dengan baik," pungkasnya. (Eka)