Freedom Kobogau Sebut Tiga Persoalan Utama yang Terus Membayangi Papua
Koordinator aksi Forum Independen Mahasiswa West Papua Timika, Freedom Kobogau saat unjuk rasa di Kantor DPRK. Foto: Eka/ Papua60detik
Koordinator aksi Forum Independen Mahasiswa West Papua Timika, Freedom Kobogau saat unjuk rasa di Kantor DPRK. Foto: Eka/ Papua60detik

Papua60detik - Koordinator aksi Forum Independen Mahasiswa West Papua Timika Freedom Kobogau menyebut tiga persoalan utama yang terus membayangi Tanah Papua, yaitu militerisme, investasi, dan krisis kemanusiaan. 

Hal itu disampaikan usai unjuk rasa damai di Kantor DPRK Mimika, Senin (10/11/2025). 

Kata dia, krisis kemanusiaan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan telah mencapai titik memprihatinkan.

Di berbagai wilayah Papua, pendropan militer dilakukan secara masif. Pola ini, kata Freedom, bukan semata upaya pengamanan, melainkan strategi untuk mengosongkan wilayah dari penduduk asli. 

Warga, katanya, terpaksa keluar dari tanah mereka sendiri akibat trauma dan ketakutan. Sementara ruang yang ditinggalkan, tudingnya, dibuka lebar bagi para investor untuk menanamkan modal dan mengeruk sumber daya alam Papua.

Katanya, wajah militerisme, investasi, dan krisis kemanusiaan sesungguhnya mengarah pada tiga bentuk kejahatan besar, yakni genosida, etnosida, dan ekosida.

Genosida, kata dia tampak dari semakin meningkatnya angka kematian orang asli Papua. Ia meyakini ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari upaya pemusnahan sistematis terhadap ras Papua. Sementara itu, di sisi investasi, perlawanan rakyat terhadap eksploitasi tanah dan sumber daya alam dibalas dengan pengiriman pasukan militer.

Krisis kemanusiaan yang terjadi, menurutnya tak hanya berdampak pada hilangnya nyawa, tetapi juga menggerus jati diri dan budaya orang asli Papua. Sebuah proses etnosida yang perlahan menghapus eksistensi mereka di tanah leluhur.

Freedom menegaskan bahwa semua ini bukan peristiwa kebetulan. Ia melihatnya sebagai rencana terstruktur, masif, dan sistematis dari negara untuk memusnahkan orang Papua di tanahnya sendiri.

"Militer non organik maupun organik harus ditarik kembali jika memang benar negara merasa bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Tapi kami tidak percaya dengan slogan seperti itu. NKRI harga mati hanya membuat rakyat Papua banyak yang mati," tuding Freedom. (Eka)