Kasus Lahan Pelabuhan Pomako Mengarah ke Tindak Pidana Korupsi

Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo. Foto: Faris/ Papua60detik
Kajari Mimika, Sutrisno Margi Utomo. Foto: Faris/ Papua60detik


Papua60detik- Penyelidikan kasus dugaan mafia tanah di area Pelabuhan Pomako yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika hingga kini masih terus bergulir.

“Prosesnya masih terus berjalan. Pengumpulan buktinya kita lagi lakukan, nanti kalau sudah cukup kita tinggal tetapkan tersangkanya,” kata Kepala Kejari Mimika, Sutrisno Margi Utomo yang ditemui usai melakukan rapat dengan KPK, BPN, Pemda dan UPP, Jumat (5/8/2022).

Ia mengatakan telah memeriksa para pejabat yang masuk dalam panitia pembebasan lahan, mantan Sekda dan pihak terkait lainnya.

“Jadi syarat untuk menetapkan tersangka adalah harus periksa dulu. Kalau tidak diperiksa ngak boleh. Kita tunggu bukti cukup dulu yah,” tuturnya.

Dalam kasus ini Sutrisno dengan tegas mengatakan tidak segan-segan menetapkan tersangka siapapun itu. Pasalnya kerugian negara ditaksir sudah mencapai Rp6,7 miliar. Ia menilai Pemkab Mimika tidak punya itikad baik mempertahankan aset

Sutrisno berjanji akan memperjuangkan agar kasus ini bisa segera selesai karena ini untuk kepentingan masyarakat, bukan orang per orang. 

Jika nanti terbukti ada mafia tanah, maka Kejari lanjut Sutrisno akan tindak lanjuti dengan proses penindakan pidana korupsi.

“Kita berharap secepatnya, kalau ternyata di situ ada indikasi yang kuat, yah sudah kita selesaikan dengan cara pidana korupsi semuanya,” tuturnya.

Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat wilayah V KPK, Dian Patria menilai ada kejanggalan dalam kasus ini.

"Ini kan kawasan hutan (lindung) kok bisa BKN di jaman itu mengeluarkan sertifikat, itu kan pelanggaran," ungkapnya.

Ia berharap, kasus ini segera selesai supaya pengembangan Pelabuhan Pomako bisa dilakukan.

“Bandara bagus masa pelabuhan ngak sih. Jadi sama-samalah kita mendukung, suarakan terus supaya jadi atensi,” tuturnya. (Faris)




Bagikan :