Papua60detik - Puluhan warga dari tujuh marga Beanal, Bukaleng, Dimpau, Jangkup, Janampa, Omaleng dan Abugau aksi damai di Kantor DPRD Mimika, Senin (25/1/2021).

Mereka mengklaim sebagai pemilik hak ulayat Galian C di Kali Iwaka berdasarkan rekomendasi Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Nomor 032/REK/PJS/LEMASA/V/2016.

Menurut mereka, wilayah Kali Iwaka merupakan hak ulayat tujuh marga besar Amungme, masing-masing marga Janampa, Jangkup, Omaleng, Bukaleng, Abugau, Beanal dan Dimpau.

Koordinator aksi, Meki Dimpau dalam orasinya mendesak pemerintah duduk bersama dengan dua suku besar Amungme dan Kamoro  membuat patok batas wilayah .

Tak hanya itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bertanggung jawab atas galian C di Kali Iwaka dengan mencabut izin usaha, membekukan surat izin yang aktif, membuat Peraturan Daerah (Perda) mengakui serta mengembalikan tanah dan isinya kepada masyarakat pemilik hak ulayat di wilayah Kali Iwaka.

"Pemerintah Kabupaten Mimika segera cabut izin usaha Kali Iwaka dan bekukan surat izin operasi. Pengusaha kontraktor yang masuk harus ada rekomendasi dari pemilik adat dan pemerintah daerah segera membuat Perda atas Kali Iwaka," ujar Meki Dimpau.

Ia mengatakan, apabila tuntutan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti,  maka semua pihak terkait akan bertanggung jawab apabila terjadi konflik horisontal.

"Apabila Pemda tidak akomodir tujuh poin maka, Pemda, DPRD, Lemasa, Lemasko maka masyarakat akan konflik horisontal," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng, mengatakan akan menjadwalkan rapat dengar pendapat pada Selasa (26/1/2021) besok.

"Kami siap untuk menindaklanjuti apa  yang disampaikan oleh koordinator dan ini menjadi atensi karena situasi, maka kita hindari kerumunan massa," ujar Robby. (Salmawati Bakri)