Papua60detik - Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menerima aspirasi Forum Independen Mahasiswa West Papua yang berunjuk rasa di kantornya, Nabire, Senin (10/11/2025).

Wakil ketua l MRP Papua Tengah, Paulina Marey  mengaku akan duduk dengan anggota lainnya untuk mengklarifikasi tuntutan lalu meneruskannya ke Gubernur.

"Karena keputusan mutlak bukan dari MRP tetapi ada di tangan pemerintah daerah. Nanti di sana mereka akan memberi keputusan seperti apa, lalu maka kami akan teruskan aspirasi itu ke Jakarta," katanya. 

Ia janji akan mengawal aspirasi Forum Independen Mahasiswa West Papua.

"MRP Papua Tengah tidak diam, MRP Papua Tengah tetap akan kawal, dan tidak mengecewakan aspirasi daripada masyarakat," janjinya. 

Aksi damai itu bertajuk, 'Papua Darurat Militerisme, Investasi dan Krisis Kemanusiaan'.

Korlap umum aksi, Yulianus Zanambani, menyebit demonstrasi ini merupakan bagian dari aksi serentak nasional oleh organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk FIM-WP pusat di Jayapura serta beberapa cabang.

Menurut Yulianus, aksi mereka menyoroti rentetan masalah sejak 1961 hingga 2025, termasuk peningkatan operasi militer, perampasan lahan, dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat adat.

“Dengan tema darurat militer, investasi, dan krisis kemanusiaan, kami menuntut agar pemerintah dan lembaga terkait menghentikan segala bentuk kekerasan serta praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat adat,” kata Yulianus.

Zanambani menegaskan akan terus mengawasi MRP yang berjanji mengawal aspirasi dan tuntutan mereka. Apabila tidak ditindaklanjuti serius, mereka akan demonstrasi bubarkan MPRPT.

Dalam aksinya, FIMWP mengajukan enam tuntutan. Petama, hentikan militerisasi di seluruh Tanah Papua. Kedua, PSN Merauke yang menimbulkan ekosida dan genosida terstruktur. Tiga, mendesak Komnas HAM RI mengusut penembakan terhadap 12 warga sipil di Soanggama Intan Jaya Papua. 

Empat, menolak pembukaan Blok Wabu Perampokan Migas di Bintuni dan di Sorong, pembukaan lahan sawit perusak hutan dan semua proyek pencurian SDA Papua investasi. Lima, Tutup PT. Freeport Indonesia. Enam, berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Bangsa Papua. (Elia Douw)