Papua60detik- Puluhan pensiunan ASN di Merauke mengadu ke DPRD Merauke, Jumat (8/9/2023). 

Kuasa hukum pensiunan di Merauke Betsi Imkota mengatakan para pensiunan ditawarkan kredit pra pensiun. Hanya saja setelah pensiun dana tidak dapat dicairkan karena ada kredit. Potongan kredit pun sangat besar dan tidak transparansi

“Bagaimana mereka kredit tapi tidak bisa pake uangnya karena diblokir” ujar Betsi di kantor DPRD Merauke.

Selain itu para pensiunan tidak diberikan bukti kredit atau perjanjianya. Karena sudah berlangsung sekitar 3 tahun para korban juga sudah pernah melaporkan masalah ini ke Polres Merauke bahkan melapor ke Ombudsman.

“Tidak ada titik terang puluhan korban ini mengadu ke DPR dengan tujuan agar masalah ini cepat selesai,” tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua 2 DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan mengatakan bakal memangil pihak Mandiri Taspen dan memberikan waktu sampai akhir bulan September. Apabila tidak ada kejelasan makan DPR akan menyurat ke Bupati Merauke dan ke OPD terkait kasus di Mandiri Taspen.

“DPR minta  agar Pimpinan Mandiri Taspen  membuka diri untuk menangani masalah ini dan yang kedua  harus ada rasionalisasi,” tutupnya. (Ami)