Tak Kunjung Dibayar, Sejumlah Warga Lapor Kejari Atas Lahan di SP5 yang Diuruk Pemkab

Tim gabungan Intel, Pidsus, Datun Kejaksaan Negeri Mimika menerima laporan warga. Foto: Kejaksaan Negeri Mimika
Tim gabungan Intel, Pidsus, Datun Kejaksaan Negeri Mimika menerima laporan warga. Foto: Kejaksaan Negeri Mimika


Papua60detik - Tim gabungan Intel, Pidsus, Datun Kejaksaan Negeri Mimika menerima 11 orang warga dan memeriksa diantaranya 8 orang pemilik lahan di SP5. 

Mereka melaporkan lahan yang diuruk Pemerintah Kabupaten Mimika tapi belum terbayarkan. 

Lahan tersebut diketahui adalah Lapangan Aeromodeling PON XX tahun 2021 lalu yang  juga direncanakan sebagai lahan pembangunan stadion sepakbola.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Kejari Mimika Sutrisno Margi Utomo menyebut sedang melakukan pendalaman karena sebelumnya telah menerima laporan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor: AT.01.01/1059-91/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Dilaporkan bahwa panitia pengadaan tanah untuk venue PON XX dibutuhkan luas lahan sekitar 12,5 hektar yang terletak di Jalan SP 2-SP 5 Kelurahan Ninabua Distrik Mimika Baru.

Pengadaannya telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021.

"Namun hingga saat ini warga yang sudah menyerahkan sertifikat asli tanpa diberikan tanda terima tidak dibayar. Malah diduga ada klaim pihak lain dan bermaksud membeli tanah dengan harga murah kepada warga," ujar Sutrisno, Kamis (23/6/2022).

Ia mengatakan, proses pengadaan tanah telah dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, konsultasi publik dan tahap pelaksanaan. Bahkan hajatan nasional itu telah selesai diselenggarakan.

Secara hukum, hak masyarakat yang berada di lokasi pengadaan tanah wajib dibayar karena Pemkab Mimika telah menggunakan tanah milik warga dengan cara menimbun tanah yang di atasnya ada tanaman milik warga dan bahkan telah membangun di atas tanah warga.

"Apabila ada indikasi penundaan pembayaran ganti rugi kepada warga yang berhak karena adanya kesengajaan praktek mafia tanah sehingga Pemda dan warga yang akan dirugikan, maka  akan beralih ke ranah tindak pidana korupsi," kata Sutrisno. (Salmawati Bakri)




Bagikan :