Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Forum Perangkat Daerah dengan membahas 900 usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang) tingkat distrik selama dua hari, mulai Jumat (22/3/2024).

Forum Perangkat Daerah ini mempertemukan 18 Distrik dengan 20 Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas 900 usulan hasil musrembang distrik.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyampaikan forum perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2025.

Ia berharap forum perangkat daerah ini dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke arah lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan.

“Saya berharap para kepala distrik dan pimpinan OPD melakukan pembahasan dan menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 dengan menyikapi aspirasi masyarakat yang telah disepakati pada musrembang kabupaten sebelumnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan,” pesan Bupati.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut; Pertama, tahun 2025 merupakan tahun transisi, sehingga dokumen rencana OPD tetap berpedoman pada Renstra OPD yang belum tercapai dan mengacu pada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2025.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana OPD tahun lalu berdasarkan rencana strategis OPD, termasuk program atau kegiatan yang belum selesai dan masih perlu dilanjutkan. 

Dan ketiga, merumuskan prioritas program dan kegiatan, indikator terukur, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif setiap OPD. 

Bupati menekankan, pembangunan Kabupaten Mimika harus dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif. Artinya seluruh elemen masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika Yohana Paliling mengatakan, Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk merangkum usulan musrembang kabupaten untuk kemudian dibahas dengan OPD terkait. 

“Tadi saya sampaikan, ada 900 usulan dari kabupaten yang sudah masuk sistem dan nanti akan dikomunikasikan ke sekitar 20 OPD yang disasarnya dengan tetap berpedoman pada indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi dan mana-mana yang masuk mandatory spending, SPM untuk menurunkan angka kemiskinan, stunting serta Inflasi. fokus kita ke sana,” kata Yohana 

Ia berharap di tahun 2024, kekurangan-kekurangan yang belum tercapai di RJPMD tahun 2023 lalu bisa teratasi. (Faris)