Papua60detik — Anggota DPRK Mimika dari daerah pemilihan Kwamki Narama, Agustinus Murip, menyoroti belum adanya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua (OAP) di wilayah tersebut sejak beberapa periode kepemimpinan Bupati Mimika.

Agustinus menegaskan bahwa hingga saat ini, program pembangunan perumahan rakyat yang dicanangkan sejak era Bupati Klemen Tinal, dilanjutkan Eltinus Omaleng hingga Bupati saat ini Johannes Rettob, tak kunjung terealisasi di Kwamki Narama.

“Pemerintah dan semua elemen harus tahu bahwa dari beberapa periode pemerintahan, mulai dari Klemen Tinal sampai saat ini, daerah Kwamki Lama selalu dijuluki sebagai daerah konflik. Karena alasan itu, program pembangunan perumahan rakyat tidak pernah benar-benar menyentuh wilayah kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRK Mimika, Senin (28/7/2025), 

Menurut Agustinus, selama ini masyarakat di Kwamki Narama hanya bergantung pada bantuan rumah yang dibangun melalui dana satu persen dari PT Freeport Indonesia serta program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, yang jumlahnya sangat terbatas.

“Jadi sesuai visi misi bupati saat ini, saya sebagai anak daerah Kwamki Narama meminta kepada pemerintah agar pengadaan perumahan rakyat harus diprioritaskan untuk masyarakat kami,” tegasnya.

Agustinus menambahkan bahwa Kwamki Lama merupakan salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan dihuni oleh Orang Asli Papua. Kondisi ini menurutnya seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Saya minta kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk memprogramkan pembangunan 100 unit rumah layak huni di Kwamki Narama dalam dua tahun ke depan. Ini adalah kebutuhan mendesak dan bentuk keadilan pembangunan bagi OAP,” tutup Agustinus. (Faris)