Papua60detik - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika mulai beroperasi usai dilakukan soft opening oleh Bupati Mimika, Johanes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Rabu (18/6/2024). 

MPP ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) lantai 3, Jalan Censerawasih, SP2. Ada 33 pelayanan publik yang bisa didapatkan. Layanan yang tersedia dari Instansi vertikal sebanyak 13 layanan, OPD teknis Lingkup Pemkab Mimika 16 layanan serta BUMN dan BUMD 4 layanan. 

John Rettob mengatakan, MPP merupakan program 100 hari kerjanya bersama Wakil Bupati Mimika yaitu reformasi birokrasi.

"Visi misi kami adalah reformasi birokrasi bagaimana kita hadir di Mimika supaya masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah itu ada untuk pelayanan," katanya.

Kehadiran MPP ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta lebih ekonomis karena masyarakat bisa datang di satu titik saja untuk mengurus semua keperluan. Mulai dari pengurusan paspor, SIM hingga pengurusan pajak. 

"Semua kepengurusan ini kami harapkan tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan dimungkinkan memang ada beberapa yang harus menggunakan biaya tapi dimungkinkan semua gratis," tambahnya. 

Tujuan reformasi birokrasi mensejahterakan masyarakat serta bagaimana OPD di pemerintahan punya inovasi, integritas, punya dedikasi dalam melayani masyarakat. Ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan publik.

"Iniadalah tugas yang berat yaitu akan merecovery pandangan masyarakat bahwa pemerintah adalah tukang tipu, tukang janji tapi tidak ada wujudnya. Mulai hari ini kita buktikan, bahwa kita hadir dan kita betul-betul bicara secara benar dan kita buktikan dengan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Pada Soft Launching ini, hadir juga secara virtual, Deputi Bidang Pelayanan Publik pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Otok Kuswandaru. Ia mengapresiasi langkah Pemkab Mimika dalam mempermudah layanan ke masyarakat. 

Menurutnya, tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus bisa memberikan manfaat dan membuat masyarakat bahagia dan puas.

"Saya mendukung pelayanan publik ini. Di mana masyarakat bisa mendapatakan pelayanan yang cepat, mudah, akuntabel dan maksimal. Semoga langakah kabupaten Mimika bisa juga ditiru kabupaten lain di Papua Tengah," harapnya. (Martha)