Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika  dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua menandatangani MoU tentang layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Integrasi Cash Management System (CMS) dengan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Penandatanganan kerjasama ini berlangsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jalan Cendrawasih Timika Papua Tengah, Jumat (30/8/2024).

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan penandatanganan kerjasama ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mempertegas tentang pengakuan terhadap pencairan transaksi SP2D.

 “Untuk itu saya harapkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini semakin memudahkan dan mempercepat proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Mimika,” katanya.

Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Papua Isak R Wopari mengatakan Bank Papua sebagai salah satu bank yang hadir di Mimika berkomitmen terus memberikan kontribusi  terbaik bagi pemerintah dan masyarakat melalui layanan perbankan.

“Salah satunya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan Bank Papua menandatangani perjanjian kerjasama tentang layanan pencairan SP2D melalui integrasi layanan CMS dengan aplikasi SIPKD dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika,” katanya, 

Isak berharap melalui kerjasama ini Bank Papua dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengelolaan dan kontrol terhadap dana anggaran dan pelayanan SP2D kepada pihak yang terkait di lingkungan Pemkab Mimika, baik pengguna anggaran maupun penerima SP2D secara real time dan online langsung ke bank tempat rekening tersebut. 

“Kami percaya bahwa sinergi yang terjalin antara Pemkab Mimika dengan Bank Papua melalui layanan cms kas daerah ini akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi masyarakat kabupaten mimika secara keseluruhan dan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kas daerah serta mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. (Faris)