Papua60detik - Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan pentingnya menentukan arah transformasi pelayanan pemerintahan, dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Hal itu disampaikan saat memimpin  Focus Group Discussion (FGD) perubahan dan pengembangan SPBE menjadi pemerintahan digital sebagai langkah strategis memperkuat implementasi Smart City di Kabupaten Mimika.

"Alasan kita mengadakan rapat ini adalah karena saat ini telah terjadi perubahan arah kebijakan pelayanan pemerintahan, yaitu dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju pemerintahan digital sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan juga Kementerian PANRB," ujar John Rettob,  Rabu (07/08/2026). 

Ia menjelaskan, konsep SPBE dan pemerintahan digital sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Namun, SPBE lebih berorientasi pada tata kelola administrasi pemerintahan, sedangkan pemerintahan digital memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu transformasi pelayanan publik secara menyeluruh.

Saat ini, Kabupaten Sumedang menjadi penyelenggaraan SPBE terbaik di Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Mimika masih berada di nilai 2,5, sedangkan target yang harus dicapai adalah nilai 4. Meskipun demikian, Bupati mengaku Mimika terus berupaya dan berkembang. 

"Kalau kita SPBE-nya sudah bagus, maka pemerintahan digital ini sangat mudah. Hanya satu kuncinya kita harus komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi," terangnya. 

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Muhammad Averus, menyebut penerapan SPBE maupun pemerintahan digital pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, saat ini terjadi perubahan perspektif. Sebelumnya pendekatannya lebih bersifat administratif dari sudut pandang pemerintah, kini bergeser menjadi berpusat pada masyarakat. Pemerintah harus mampu merespon berbagai masukan dari masyarakat baik pengaduan secara manual maupun kanal digital. 

"Saya kira dengan pemerintah digital tentunya digitalisasi harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya, bahwa feedback dari masyarakat direspon secara cepat oleh pemerintah," tegasnya. 

Menurutnya, salah satu bentuk nyata digitalisasi yang sdan diterapkan yaitu hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Saya kira tidak berhenti di MPP karena proses pelayanan itu bukan hanya di MPP, tapi bisa ada pelayanan yang langsung ke masyarakat, pelayanan mandiri atau jemput bola," pungkasnya. (Martha)