Papua60detik -  Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus B Mom, menyoroti persoalan tempat pembuangan sementara (TPS) yang tidak layak di sejumlah titik dalam wilayah perkotaan, khususnya di Distrik Wania dan Mimika Baru. 

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, kelurahan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mencari solusi jangka panjang terkait pengelolaan sampah.

“Kami meminta setiap kelurahan segera berkoordinasi dengan distrik dan DLH untuk mencari lokasi yang layak dijadikan TPS. Tidak boleh lagi ada tempat pembuangan yang asal-asalan di pinggir jalan atau di area yang tidak sesuai,” tegas Elinus, Rabu (18/6/2025)

Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi tidak hanya sampai di situ. Setelah ditemukan lokasi yang tepat, DLH diminta untuk menggandeng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna memastikan lokasi tersebut bisa masuk dalam program pengadaan tanah.

Menurut Elinus, ketidaklayakan fasilitas TPS di dalam kota menjadi penyebab utama masih maraknya warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan sampai di median jalan.

“Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga tentang kesadaran dan peran aktif semua pihak. Kelurahan dan RT harus hadir dan terus mengedukasi warga. Tidak bisa hanya mengandalkan DLH saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Elinus juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika melalui DLH rutin mengalokasikan anggaran Rp50 juta per triwulan untuk masing-masing kelurahan, yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pengelolaan sampah.

“Kami tidak ingin lagi ada keluhan soal sampah berserakan. Anggaran sudah ada, tinggal bagaimana dimanfaatkan dengan baik. Kelurahan dan RT harus menjadi garda terdepan dalam memastikan lingkungan bersih dan sehat,” tegasnya. (Faris)