Papua60detik - Sekelompok warga yang menamakan diri Tim Independen Pengawal Administrasi DPRK Provinsi Papua Selatan berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Merauke pada Jumat (31/01/2025). 

Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan seluruh tahapan seleksi DPRK Papua Selatan karen sarat dengan maladministrasi serta KKN. 

Ketua Tim Independen Pengawal Administrasi DPRK Provinsi Papua Selatan, Thomas Tonggap, mengatakan pihaknya juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan untuk segera membatalkan seluruh tahapan seleksi DPRK. 

"Kami telah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri Merauke agar turut serta dalam pembatalan seluruh proses ini. Kami berharap pemerintah mengambil tindakan tegas, karena proses yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) berpotensi menimbulkan konflik. Pansel seharusnya bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106, tetapi yang terjadi justru sebaliknya," tuding Tonggap.  

Menurutnya, beberapa peserta seleksi masih terafiliasi dengan partai politik, merangkap jabatan, dan tidak memiliki rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), namun tetap diakomodir oleh Pansel.  

"Oleh karena itu, kami meminta Pj Gubernur untuk segera membatalkan keputusan ini serta berkoordinasi dengan Mendagri guna mencabut Surat Keputusan (SK) Pansel. Kami masih menunggu langkah tegas dari pemerintah," katanya.  

Katanya, gelombang protes terhadap proses seleksi ini telah terjadi dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Ia yang juga merupakan peserta seleksi merasa dirugikan karena pada tahap verifikasi awal dinyatakan lolos, namun saat pengumuman hasil, keputusan Pansel berbeda.  

"Pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan satu atau dua orang karena hukum harus ditegakkan dengan adil," pungkasnya.(Josua)