Papua60detik – Bupati dan Wakil Bupati Mimika definitif yang kelak akan dilantik diminta melakukan pembenahan birokrasi dan menyelaraskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nomenklatur kementerian dalam masa awal tugasnya.

“Kalau kita melihat konteks Mimika saat ini, masih banyak yang belum relevan dalam struktur OPD dibandingkan dengan nomenklatur kementerian. Oleh karena itu, pasca pelantikan Bupati terpilih nanti, perlu ada reformasi birokrasi untuk menyelaraskan keduanya,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alfian Akbar Balyanan, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, jumlah kementerian mengalami perubahan. Beberapa sektor dipecah jadi kementerian sendiri, seperti pendidikan dan kebudayaan. Kini, terdapat sekitar 53 kementerian yang memerlukan penyesuaian dengan struktur organisasi pemerintah daerah.

“Pembenahan yang harus dilakukan adalah menyamakan nomenklatur OPD dengan kementerian agar komunikasi dan koordinasi berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga berdampak pada optimalisasi lobi-lobi terkait program pembangunan,” ujarnya.

Alfian menekankan pentingnya mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menunjang pembangunan Kabupaten Mimika, bukan hanya bergantung pada APBD.

“Itulah esensi reformasi birokrasi. Kita sudah memiliki agenda dan perencanaan, tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam nomenklatur. Contohnya, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata seharusnya dipisah agar masing-masing fungsi lebih optimal," katanya.

Menurutnya, penyesuaian itu memang akan membuat OPD lebih banyak. Tetapi ia percaya itu justru akan membuat pelayanan lebih maksimal.

“Kita harus memastikan bahwa fungsi dan tugas setiap OPD sudah jelas. Reformasi birokrasi ini bukan hanya soal perubahan struktur, tetapi juga tentang peningkatan efektivitas pelayanan publik,” pungkasnya (Faris)