Papua60detik – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika meminta  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera menyelesaikan persoalan pengangkatan formasi 600 tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN).

“Harapan kami (Komisi A) agar BKPSDM dapat menyelesaikan pengangkatan 600 tenaga honorer, sehingga pemerintah dapat membuka kembali formasi umum 274. Ini saya titip agar benar benar menjadi prioritas, terlebih dapat memprioritaskan anak asli Amungme dan Kamoro,” kata Ketua Komisi A Daud Bunga saat kunjungannya bersama sejumlah anggota lainnya ke Kantor BKPSDM Jalan Poros SP V Timika, Jumat (8/9/2023). 

Selain masalah pengangkatan formasi 600 tenaga honorer dapat dituntaskan, Komisi A juga meminta agar program peningkatan kapasitas SDM bagi seluruh ASN khususnya ASN Amungme dan Kamoro harus menjadi prioritas.

“Kami berharap tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus agar betul-betul mengakomodir Amungme dan Kamoro, kalau bisa 80 persen Amungme Kamoro," kata Daud. 

Selanjutnya Sekretaris Komisi A, Reddy Wijaya mengatakan saat ini Pemkab Mimika semestinya membangun sebuah pusat pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Mimika. 

Karena itu pemerintah dapat segera mengusulkan atau menyiapkan lahan untuk pembangunan Pusat Diklat, sehingga setiap kali kegiatan Bimtek bagi ASN dapat dilaksanakan di Timika.

“Kalau bisa pemerintah daerah dapat menyiapkan lahan untuk pendirian Pusat Pelatihan dan asrama Diklat, sehingga terpusat di Mimika,” ujarnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika Ananias Faot mengatakan apa yang menjadi harapan Komisi A akan menjadi atensi untuk menyelesaikan persoalan perekrutan 600 tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. 

“Setelah kuota 600 formasi pengangkatan diselesaikan, barulah pemerintah akan beralih ke kuota formasi umum. Kuota 600 yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika telah dilaksanakan ujian seleksinya, namun hanya ada 528 orang yang mengikuti seleksi sedangkan 72 orang lainnya tidak,” ujar Ananias. 

Katanya, hasil seleksi beberapa waktu lalu sudah diumumkan secara terbuka. Sebanyak 163 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) dan 364 calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Yang dinyatakan lolos dan berhak untuk maju ke tahap berikutnya yakni tahap verifikasi berkas. Dan pemberkasan mulai dibuka 8 Mei sampai 28 Mei lalu," jelasnya.

Ananias menambahkan, setelah 72 orang sisa dari 600 kuota tersebut terisi, selanjutnya akan memohon untuk formasi 274 umum. 

" Kuota 274 ini seharusnya kemarin kita sudah buka bersama dengan kuota 600, tapi petunjuk dari BKN agar kita selesaikan dulu kuota 600 baru buka kembali formasi umum," pungkasnya. (Eka)