Papua60detik - Pengurus Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (Hapak) mendesak Pemkab Mimika memberdayakan pengusaha lokal.

APBD sebesar Rp7.5 triliun itu seharusnya bisa dirasakan semua masyarakat Mimika, khususnya golongan pengusaha lokal.

“Kami kontraktor lokal berharap anggaran yang besar ini bisa membina semua pengusaha lokal, sehingga kami bisa merasakan bahwa pemerintah ada untuk kami,” kata Wakil Ketua Hapak, Tenius Kum saat jumpa pers di Kantor Hapak, Sabtu (20/1/2024).

Sementara itu, Pengawas Hapak, Doflin Beanal mengungkap, selama ini pengusaha anggota Hapak lebih banyak mendapat pekerjaan dari PT Freeport Indonesia maupun kontraktornya. Dari pemerintah sendiri masih sangat minim. Misalnya tahun 2023,  pengusaha lokal, ungkapnya, dapat pekerjaan hanya dari sisa-sisa anggaran.

“Kami sudah membuktikan bahwa kami bisa juga menjalankan perusahaan, namun Pemkab hanya memberikan proyek-proyek kecil kepada kami perusahan lokal. Kami ini yang memiliki tanah ini seharunya kami dipercayakan membangun tanah kami,” katanya.

Menurutnya, selain mengurusi proyek, Hapak pun punya program pembinaan ke pengusaha kecil OAP seperti mama-mama penjual pinang. Hapak katanya, memberikan pembekalan dan pemahaman tentang UMKM ke mereka.

“Kami biar hanya organisasi kecil begini kami OAP saling merangkul, kita tidak asal terima orang masuk di Hapak, yang betul-betul mau menjalankan bisnis baru kita rangkul. Kita berikan waktu untuk mereka benar-benar menjalankan bisnis baru kita masukkan dalam organisasi,” jelasnya.

Doflin berharap Pemkab Mimika beritikad baik dengan mempercayakan Hapak menjadi perpanjangan tangan kepada UMKM-UMKM yang ada di Timika, sehingga UMKM di Timika bisa berkembang dan maju.

Ia juga menyoroti anggaran hibah yang direncanakan Pemkab Mimika dalam APBD 2024. Menurutnya, pemberian hibah seharusnya lebih selektif.

“Dana hibah itu juga jangan asal berikan ke organisasi yang membuat kegiatan tidak jelas. Berikanlah kepada organisasi yang betul-betul bisa membangun Mimika,” tutupnya. (Faris)