Papua60detik - Sempat menyatakan diri keluar dari wilayah adat Mee Pago dan bergabung ke Bomberai, Kabupaten Mimika justru melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten wilayah adat Mee Pago, Kamis, (4/2/2021) di Hotel Grand Mozza Timika. Agendanya, membahas penetapan ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Pertemuan itu seharusnya dihadiri tujuh kabupaten wilayah adat Mee Pago yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Paniai. Yang hadir hanya tiga kabupaten saja yakni Bupati dan Wakil Bupati Puncak, Wakil Bupati Intan Jaya dan Bupati Mimika sebagai tuan rumah.

Dalam pertemuan ini ketiga pemimpin daerah dari tiga kabupaten ini sepakat menjadikan Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan Mimika sangat siap menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Keduduk di Kabupaten Mimika dan semua administrasi kami siap. Kami sudah siap dan kami akan mendorong ke MRP dan DPRP, kemudian ke Gubernur ambil rekomendasi kemudian tim akan berangkat ke Jakarta untuk ketemu dengan pak Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Meski empat kabupaten lainnya tidak hadir dalam rapat penetapan ibu kota ini, namun ia menjamin ke empat kabupaten tersebut sudah sangat setuju dengan keputusan ini.

Ia beralasan ketidakhadiran mereka mungkin karena ada halangan dan undangan tidak sampai.

“Untuk bupati yang tidak hadir intinya mereka itu setuju. Tapi mungkin karena ada halangan, mungkin undangan kita tidak sampai sehingga mereka tidak bisa hadir dan kita tetap hubungi mereka dan undangan kita sudah jalan di WA Grup dan mereka intinya mendukung,” tuturnya.

Ia menjelaskan pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat beberapa waktu yang lalu di Hotel Cenderawasih 66 untuk keluar dari wilayah adat Mee Pago dan begabung dengan Bomberai hanyalah pancingan untuk mengadakan pertemuan seperti sekarang ini.

“Yang kemarin itu adalah acuan sebenarnya. Jadi begitu saya memancing, tujuannya seperti ini kita duduk, itu acuannya. Tapi setelah hari ke dua tanggal 1 itu kita duduk dengan OKIA di sini (Hotel Mozza) yang tadi pernyataannya dibacakan bahwa semua orang sudah paham. Itukan memancing sehingga semua sudah tahu kenapa kita mau bawah kesana lagi, supaya seperti ini kami maunya. Jangan barang ini bawa ke sana ke sini. Ini tujuan kita rapat di Hotel Cendrawasih 66,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Puncak, Wilem Wandik mengatakan Mimika sangat layak dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah karena secara PAD, Kabupaten Mimika tidak perlu diragukan lagi.

“Untuk menghidupkan provinsi ditentukan oleh PAD. Mimika layak menjadi ibu kota Papua Tengah. Bisa dilayan bahwa Indonesia dan Dunia di kasih makan oleh Mimika, maka tidak ada alasan lain lagi untuk tidak diberikan kepada Mimika,” katanya.

Ia menegaskan pada prinsipnya sejak tahun 2019 lalu semua bupati yang ada di wilayah Mee Pago sudah sepakat menjadikan Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Kita sudah berjuang dan kita sudah bukan karena dukung mendukung tapi karena berdasarkan pada kajian akademik,” tuturnya.

Penetapan Provinsi Papua Tengah bukan hal yang main-main tetapi sudah memiliki hasil kajian yang dilakukan Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai salah satu syarat penetapan provinsi.

Secara adat Kabupaten Puncak masuk dalam wilayah adat La Pago namun karena sekarang sebagain besar masyarakatnya kini berada di Timika dan Nabire sehingga Puncak memutuskan untuk bergabung dengan Mee Pago.

“Kalau Lapago, walaupun ada hubungan keluarga, marga ada disana tapi lebih cenderung dan turun temurun kami ada di Meepago. Oleh karena itu, kalau seandainya kami bawa ke Lapago, kalau terjadi peristiwa, masalah orang mati, tidak mungkin bawah dari Wamena ke Puncak. Itu tidak ada dalam sejarah. Oleh karena itu kami di Puncak kembali pada honainya yaitu Mee Pago,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Bupati Intan Jaya, Yan Kobogoyau tidak ada alasan lagi untuk menolak penetapan Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua karena dari semua aksep pembanguannya sudah sangat mendukung.

Ia juga menegaskan jika pada prinsipnya semua bupati yang ada di wilayah Mee Pago sudah sangat mendukung penetapan ibu kota ini dan justru sama-sama bergandengan tangan memperjuangkannya.