Papua60detik - Legislator pada DPRD Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digul dan Asmat (wilayah selatan Papua) diminta mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). 

Ketua DPRD Merauke, Benny Latumahina mengatakan, Komisi II DPR RI bakal membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 18 Februari 2022.

"Informasi yang kami peroleh bahwa pembahasan itu akan menentukan apakah RUU tentang pemekaran diteruskan atau tidak. Kalau disetujui untuk diteruskan, maka ditindaklanjuti," kata Benny, Selasa (8/2/2022). 

Pembahasan tersebut menurut Benny sangat penting, karena menyangkut juga dengan kelanjutan aspirasi pemekaran PPS. Ia meminta seluruh anggota dewan di selatan Papua mendukung proses dan tahapan penyusunan regulasi hingga ditetapkan UU pembentukan daerah otonomi baru. 

"Perlu spirit dari semua fraksi DPRD di Selatan Papua terhadap proses pemekaran ini. Kita harus menyuarakannya melalui fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR RI agar dilanjutkan pembahasannya," ujar Benny. 

Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Merauke telah melakukan pertemuan dengan Tim pemekaran PPS. Dalam pertemuan dimaksud, setiap fraksi diberikan ikhtisar pemekaran PPS untuk dipelajari, kemudian didorong dan dikomunikasikan dengan masing-masing fraksi di Komisi II DPR RI. 

"Kami berharap agar setiap komisi dan fraksi bisa memberikan dukungan pemekaran, terutama pada saat paripurna tanggal 18 Februari nanti," katanya.

DPRD Merauke juga meminta kepada para bupati di empat kabupaten agar tetap membangun komunikasi intens serta bersatu dalam memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran ini. 

"Kami mendapat informasi bahwa sebelum pembahasan dilakukan, perwakilan dari Komisi II akan berkunjung ke Merauke. Kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk diskusi terkait aspirasi dan dukungan pemekaran PPS," imbuhnya. (Eman Riberu)