Papua60Detik - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika, Selasa (14/4/2026). 

Pertemuan ini fokus pada evaluasi program kerja tahun anggaran 2026 serta sinkronisasi layanan transportasi di wilayah Mimika.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, bersama anggota komisi lainnya, Abrian Katagame, Darwin Kurnia Rombe, Simson Gujangge, Ancelina Beanal, dan Rizal Pata’dan.

Elinus Balinol Mom, menegaskan pentingnya pemetaan program prioritas mengingat kondisi geografis Mimika yang mencakup wilayah pegunungan dan pesisir.

"Kita harus melihat mana program prioritas, baik di sektor laut maupun udara, agar layanan transportasi dapat menjangkau seluruh daerah secara merata," ujar Elinus.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Alfasiah, memaparkan bahwa pagu anggaran Dishub tahun 2026 tercatat sebesar Rp115 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp20 miliar dialokasikan untuk subsidi sektor udara, sementara sisanya dibagi untuk sektor laut dan darat.

Alfasiah menyebut kendala berupa pengurangan anggaran yang menyebabkan sejumlah usulan program terhambat. 

"Kami berharap dewan dapat membantu mendorong ketersediaan anggaran ini di masa mendatang," harap Alfasiah.

Kritik tajam datang dari anggota Komisi IV, Rizal Pata’dan, yang menyoroti sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia meminta Dishub lebih agresif meningkatkan pemasukan daerah dan segera membenahi sistem perparkiran di bandara yang dinilai masih mengalami kebocoran.

"Pelayanan parkir harus ditingkatkan. Manfaatkan potensi di bandara secara maksimal untuk menekan kebocoran PAD," tegas Rizal. 

Menanggapi hal itu, Alfasiah menyatakan pihaknya tengah melakukan optimalisasi perbaikan sistem parkir dalam waktu dekat.

Di sisi lain, anggota dewan Darwin Kurnia Rombe mempertanyakan teknis arus lalu lintas, khususnya terkait titik putar balik (u-turn) di Jalan Cenderawasih dan pengadaan CCTV.

Menjawab hal tersebut, Kabid Transportasi Darat, Michael Orun, menjelaskan bahwa pembukaan jalur putar balik tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan kajian teknis mendalam guna menghindari risiko kecelakaan. Sementara untuk CCTV, kewenangan berada pada koordinasi bersama Diskominfo.

Menutup pertemuan, Elinus Mom mengingatkan agar pembangunan bandara di wilayah pegunungan harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, termasuk penambahan subsidi barang. Ia menegaskan bahwa DPRK akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran Dishub.

"Program yang belum terakomodasi di tahun 2026 akan kita upayakan untuk didorong pada tahun anggaran 2027," tutup Elinus. (Joe Situmorang)