Papua60Detik – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Kamis (9/4/2026). 

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom didampingi anggota Komisi IV lainnya, yakni Darwin Kurnia Rombe, Abrian Katagame, dan Amos Jamang meninjau proyek air bersih yang dibangun oleh Dinas PUPR Mimika. Dewan menekankan pentingnya profesionalitas pengelolaan agar fasilitas yang dibangun pemerintah tidak cepat rusak.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Mom menyatakan bahwa pola pengelolaan swakelola oleh pemerintah daerah dinilai kurang efektif untuk jangka panjang. Ia mendorong agar proyek air bersih ke depannya dikelola oleh pihak ketiga, Perusda/BUMD.

"Kita punya anggaran yang cukup. Saya harap tidak lagi pakai swakelola, tapi percayakan kepada pihak ketiga yang lebih profesional agar pengawasannya lebih baik. Tujuannya supaya masyarakat bisa menikmati air bersih dalam waktu yang lama," ujar Elinus.

Menurut Elinus, kendala utama pembangunan air bersih di wilayah pesisir dan pegunungan selama ini adalah ketiadaan SDM yang secara khusus untuk pemeliharaan (maintenance). Selain menjamin keberlangsungan fasilitas, pengelolaan secara profesional juga diharapkan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Elinus juga menyarankan agar penganggaran proyek air bersih menggunakan skema tahun jamak atau multiyears.

"Kenapa harus multiyears? Supaya pengelolaan ini bisa dituntaskan dengan baik dalam satu atau dua tahun ke depan. Kami akan dorong itu," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Mimika, Awaludin Suli, menjelaskan bahwa saat ini fasilitas air bersih dengan sistem Reverse Osmosis (RO) telah terpasang di sejumlah kampung. Namun, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan.

"Pengalaman kami, saat distribusi ke masyarakat sering ada kendala seperti pipa atau kran yang patah. Hal ini menyebabkan air tidak sampai ke rumah warga dan stok di penampungan habis," ungkap Awaludin.

Terkait usulan pelibatan pihak ketiga, Awaludin menyebut pihaknya tengah melakukan seleksi untuk mencari pengelola yang kompeten dan mampu melibatkan masyarakat lokal.

"Kami sedang memproses seleksi pihak ketiga yang benar-benar profesional dan bertanggung jawab. Jadi, nantinya Dinas PUPR tinggal melakukan pengecekan rutin setiap bulan ke kampung-kampung," pungkasnya. (Joe Situmorang)