Papua60detik - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. 

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Elinus B. Mom. Diruang Pertemuan DPRK Mimika, Rabu (25/6/2025).

"Ini merupakan agenda penting bagi kita. Kabupaten Mimika memiliki potensi yang sangat besar. Melalui RDP ini, kita berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ujar Elinus membuka pertemuan.

Elinus menekankan terkait pengadaan tanah untuk TPS dan TPA, Tujuannya agar masyarakat Mimika dapat membuang sampah di tempat yang disiapkan oleh pemerintah.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dan akan dijalankan pada tahun 2025. Di antaranya adalah: Penyusunan dan pengesahan dokumen RPJPD 2025–2045 melalui Perda Nomor 10 Tahun 2024.

Berikutnya, Penyusunan RPJMD 2025–2029 yang saat ini masih dalam proses. Ketiga, Kajian Daerah Otonom Baru (DOB) untuk Mimika Barat dan Mimika Timur. 

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024.  Rangkaian Musrenbang dari tingkat distrik hingga provinsi.

Ada juga terkait Kajian Kota Madya Timika bekerja sama dengan Universitas Papua (UNIPA) di Manokwari. Serta kajian Pemekaran Kabupaten Mimika Timur dan Mimika barat. 

Dalam hal inovasi daerah, Yohana menyebut bahwa Mimika saat ini menempati posisi kedua tertinggi di Papua setelah Kota Jayapura, dan secara nasional termasuk daerah dengan loncatan terbesar dalam pengembangan inovasi tahun 2024.

"Tim kami saat ini sedang berada di Manokwari untuk berkoordinasi dengan pihak UNIPA guna mendalami kajian terkait Kota Madya Timika," ujarnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR, Sami Sahetapi, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025 belum ada satu pun proyek yang berjalan.

"Semua program sudah siap di sistem, tinggal dilaksanakan. Tapi sampai sekarang belum ada SK KPA. Ini yang jadi kendala utama," katanya. 

Ia berharap surat keputusan tersebut bisa keluar minggu depan agar pelaksanaan pekerjaan segera dimulai.

Sahetapi juga mengkhawatirkan keterbatasan waktu dan proses lelang yang panjang akan berdampak pada capaian pekerjaan di wilayah pesisir dan pegunungan.

Adapun total anggaran yang dikelola Dinas PUPR untuk tahun 2025 mencapai Rp1 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Suharso, menjelaskan bahwa untuk tahun 2025 pihaknya akan membangun 274 unit rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP). Pembangunan ini berasal dari berbagai sumber pendanaan, termasuk dana Otsus, APBD, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.

Di bidang pertanahan, saat ini terdapat 8 titik konflik tanah yang sedang dalam proses penyelesaian, baik melalui pengadilan, mediasi, maupun yang telah dibayar. Katanya Mimika sudah memiliki tim terpadu penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan unsur Pemda, kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan OPD teknis lainnya.

Total alokasi anggaran pembangunan perumahan tahun 2025 mencapai Rp172,7 miliar.

Sekretaris Komisi IV DPRK Mimika, Yuliana Dice, mempertanyakan rendahnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mencapai Rp60 miliar dan hanya difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan.

"Air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni juga sangat urgen," tegas Yuliana.

Menanggapi itu, Yohana menjelaskan bahwa fokus DAK tahun ini ditentukan oleh pemerintah pusat melalui lokus yang dibuka. 

"Kami memang mengusulkan banyak, namun lokus yang terbuka hanya untuk kesehatan dan pendidikan," katanya.

Anggota DPRK Mimika, Abrian Katagame, turut mengkritisi RPJMD yang mengusung tema ‘Mimika Cerdas, Aman, dan Damai’ namun belum tampak nyata dalam implementasi.

"Miris, APBD kita besar tapi kita masih dikategorikan sebagai daerah kemiskinan ekstrem. Ini menjadi PR besar kita bersama," ujar Abrian.

Ia juga meminta Dinas PUPR meningkatkan pengawasan terhadap proyek agar tepat sasaran dan mencapai target.

Menanggapi hal itu, Yohana menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama Bappeda. Ia menjelaskan, kategori miskin ekstrem tidak hanya dilihat dari pendapatan tetapi juga indikator lain seperti kepemilikan rumah.

"Banyak pendulang dan pencari kerja di Mimika hanya tinggal di rumah kos, padahal punya penghasilan. Tapi karena tak punya rumah, mereka tetap tercatat sebagai warga miskin," jelasnya.

Kabid SDA PUPR, Sami Sahetapi, menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan proyek di lapangan demi hasil pembangunan yang lebih baik.

Sementara itu anggota komisi IV lainya, Yoseph Erakipia mengusulkan agar proyek jalan beton di pesisir ditinjau ulang karena cepat rusak akibat banjir.

Sementara Amos Jamang menyarankan pembangunan sekolah berpola asrama di kawasan Banti dan Simson Gujangge berharap pembangunan tahun ini benar-benar selaras dengan visi dan misi Bupati Mimika. (Faris)