Papua60Detik - Komisi IV DPRK Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Jumat (21/8/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, serta jajaran anggota Komisi IV, Ancelina Beanal, Yuliance Amisim, dan Darwin Rombe.

RDP tersebut membahas evaluasi capaian kinerja, penanganan kendala penyerapan anggaran Dinas PUPR Mimika Tahun Anggaran 2026, hingga skema pembinaan dan pemberdayaan kontraktor Orang Asli Papua (OAP).

Elinus mengatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi atas keterlambatan penyerapan anggaran yang seringkali disebabkan oleh lamanya proses lelang dan perencanaan teknis.

"Kami mendorong agar ke depan proses perencanaan dan lelang pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, bahkan dimulai sejak akhir tahun sebelumnya. Dengan begitu, pada awal tahun anggaran baru, pekerjaan fisik di lapangan sudah bisa berjalan," ujar Elinus.

Selain itu, Elinus juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penerapan sistem e-purchasing (katalog elektronik) yang diterapkan Dinas PUPR untuk pekerjaan infrastruktur jalan.

"Sistem e-purchasing ini sangat membantu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Kami juga menekankan agar pada APBD Perubahan maupun APBD Induk mendatang, pengalokasian anggaran untuk kontraktor OAP terus ditingkatkan, khususnya pada paket-paket pekerjaan seperti drainase dan pekerjaan teknis lainnya," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, penyerapan anggaran pada Dinas PUPR memang sempat tergolong rendah di awal tahun karena dominasi proyek fisik yang membutuhkan tahapan panjang, mulai dari perencanaan, lelang, hingga masa pelaksanaan.

"Saat ini pengerjaan fisik sudah mulai berjalan pesat. Sekitar 60 persen paket kegiatan sudah berkontrak dan sebagian besar pengerjaan perencanaan telah rampung. Kami optimistis dalam beberapa pekan kedepan angka penyerapan anggaran Dinas PUPR akan melonjak signifikan," kata Yoga.

Ia menambahkan, pihaknya telah menjalankan skema e-purchasing khusus pengerjaan jalan sesuai arahan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Metode ini terbukti memangkas waktu proses pengadaan hingga hanya berkisar dua minggu.

Terkait keberpihakan terhadap pengusaha lokal, Yoga menegaskan bahwa Dinas PUPR Mimika merangkul sekitar 12 asosiasi kontraktor OAP di Timika melalui pola pembinaan bertahap.

"Saya berterima kasih kepada Komisi IV DPRK Mimika atas dorongan dan pengawasannya, kami di Dinas PUPR memposisikan diri sebagai pembina bagi para kontraktor OAP. Pekerjaan pununjukan langsung yang menjadi hak pengusaha OAP terus diprioritaskan, sekaligus kami berikan edukasi teknis agar manajemen perusahaan mereka makin profesional dan berdaya saing," ujar Yoga. (Joe Situmorang)