Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika kolaborasi dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PTFI dan Yayasan Rumsram merampungkan lokakarya kebijakan dan pengembangan perencanaan percepatan akses sanitasi dasar, Rabu (25/6/2025).

Percepatan akses sanitasi daerah ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dan YPMAK menuju Mimika Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada tahun 2027.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam diskusi tersebut, yaitu kesepakatan sinkronisasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mendorong proses deklarasi stop BABS dan pengambilan ulang (update) data jamban di setiap Puskesmas. 

Manager program Yayasan Rumsram, Timotius Rumansara mengatakan saat ini YPMAK dan Pemda sedang mendorong Perbup terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Ia mengatakan, untuk mendukung program STBM ini, maka akan digencarkan promosi kesehatan terkait stop BABS kepada masyarakat.

"Dengan dukungan Pemda dan YPMAK, kami akan berkolaborasi memastikan kesehatan dan sanitasi ke kampung-kampung sehat sehingga bisa terjangkau, semoga edukasi dan pola perilaku hidup sehat masyarakat pun mengalami perubahan," ujarnya. 

Sementara Kepala Bappeda, Yohana Paliling mengatakan diskusi ini difokuskan pada pemetaan data dari tiap kampung yang belum memiliki jamban.  Nantinya, setelah data terkumpul, para OPD teknis, Dinas Kesehatan dan YPMAK akan mengkoordinasikan kampung mana yang akan menjadi prioritas pembangunan jamban. 

Yohana menekankan, agar program BABS terealisasi maka infrastrukturnya harus dibenahi terlebih dahulu. Tahun ini, targetnya ratusan jamban harus dibangun di setiap kampung yang bisa dijangkau dan target tahun 2027 semua kampung sudah memiliki jamban. 

"Dari sekian banyak pembangunan, sekian ratus jamban harus bisa dicapai di tahun ini, sisanya menyusul tahun depan sehingga di tahun 2027 target bisa tercapai," pungkasnya. (Martha)