Papua60detik - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Kabupaten Mimika mengungkapkan penyaluran tahap dua dana desa Kabupaten Mimika masih menunggu kelengkapan dokumen syarat salur dari pemerintah daerah. 

Kabid Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Abner Frits Werimon menjelaskan untuk tahap dua ini, setiap Kampung harus mengumpulkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi tahap pertama. Realisasi tahap pertama minimal mencapai 60 persen. 

"Mereka harus siapkan SPJ tahap pertama yang sudah digunakan. Kemarin memang kita mengalami keterlambatan pencairan tahap pertama. Kemudian tahap kedua sudah wajib dikeluarkan terhitung mulai dari bulan Oktober kemarin," kata Abner saat diwawancarai, Kamis (06/11/2025). 

Selain itu, sesuai edaran dari kementerian desa, setiap kampung juga harus membentuk Bumdes di tiap kampung sebab 20 persen dari dana desa harus dikelola Bumdes melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk program ketahahan pangan. Sementara ini, belum semua desa memiliki Bumdes. 

"Sebelumnya ketahanan pangan ini langsung dikelola oleh pemerintah Desa, tetapi sekarang wajib dikelola Bumdes, sehingga ini mempengaruhi keseluruhan penyaluran di tahap dua. Sehingga pemerintah kampung wajib membentuk Bumdes pengelola anggaran," terang Abner. 

Abner menjelaskan, faktor penyebab keterlambatan pembentukan Bumdes dan TPK bisa jadi karena belum disosialisasikannya edaran dan regulasi yang sudah dikeluarkan kementerian desa. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan KPPN bagaimana agaran dana desa ini disalurkan sebelum tahun anggaran berakhir. 

"Kami juga sUdah koordinasi dengan inspektorat, satukan persepsi agar penggunaan dana desa jangan sampai ada kesalahan teknis menyebabkan ada temuan di kemudian hari," pungkasnya. (Martha)