Papua60detik - Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) dari Kelompok Kerja (Pokja) Agama, Yehuda Gobai, menyuarakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan dan manajemen lembaga MRP Papua Tengah. 

Dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Tengah, Yehuda Gobai menyampaikan tuntutan anggota MRP yang sebelumnya telah melakukan aksi pemalangan kantor sebagai bentuk protes.

“Kami tadi pagi serentak melakukan pemalangan di kantor MRP karena mekanisme kerja tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Yehuda Gobai kepada wartawan saat diwawancarai usai pertemuan dengan Gubernur, Rabu (25/6/2025).

Gobai menyatakan sejak pelantikan anggota MRP periode ini, lembaga tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Tiga pimpinan MRP-ketua dan dua wakil ketua-serta sekretariat dinilai lalai menjalankan tugas, termasuk mengabaikan jadwal kelembagaan dan hasil pleno dari masing-masing Pokja.

“Program kerja Pokja agama, adat, dan perempuan tidak berjalan karena tidak ada jadwal resmi dari lembaga. Pleno kami abaikan, dan manajemen sekretariat sangat buruk. Maka kami serentak menyatakan mosi tidak percaya," tegas Gobai.

Gobai menambahkan bahwa pihaknya meminta Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa segera mendorong pimpinan MRP dan sekretaris demi perbaikan tata kelola dan efektivitas kerja kelembagaan.

"Selain soal kepemimpinan, kata Gobai, anggota MRPT juga menyoroti hilangnya kegiatan reses dan kegiatan tahunan lembaga lainnya yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap triwulan," katanya. 

Menurut Gobai, banyak agenda kelembagaan yang tidak berjalan akibat pemotongan-pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekretariat.

“Harusnya dalam satu tahun ada empat kali kegiatan kelembagaan, termasuk reses. Tapi semua itu tidak dijalankan oleh sekretariat. Mereka bilang anggaran besar, tapi kami di dalam tahu sendiri kenyataannya seperti apa," ujarnya. 

Yehuda mengaku, alasan teknis terkait keuangan ada di ranah sekretariat, dan meminta agar wartawan juga mewawancarai pejabat sekretariat terkait hal tersebut.

Tak hanya menyampaikan aspirasi kepada Gubernur, Gobai juga menyerukan perhatian dari Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri agar turut memperhatikan kondisi internal MRP Papua Tengah yang menurutnya tengah mengalami krisis tata kelola. 

Sebelumnya, Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) di Nabire dipalang oleh anggota lembaga itu sendiri, Rabu pagi

Aksi ini sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan yang dinilai menghambat kinerja lembaga yang pada akhirnya merugikan kepentingan Orang Asli Papua. 

Papua60detik sudah meminta tanggapan lewat WhatsApp kepada Ketua MRP-PT, Agustinus Anggaibak. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada respon dari Ketua MRP-PT. (Elias Douw)