Papua60detik - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), B Hence Suebu menyayangkan keputusan Bappeda yang tidak memprioritaskan anggaran kebencanaan khususnya penanggulangan banjir. 

Menurutnya, Bappeda tidak melihat penanggulangan bencana merupakan salah satu program prioritas. 

Katanya, BPBD sudah mengusulkan sejak tahun 2023, namun belum direalisasikan hingga tahun anggaran 2025. Padahal saat banjir BPBD membutuhkan peralatan dan anggaran untuk menolong warga terdampak.

"Makanya kami mengharapkan tim anggaran itu paham dalam membagi anggaran, mana yang prioritas. Buat Pak Sekda dan lainnya, harap supaya ke depan tahun 2026 itu jangan mereka tutup mata dengan BPBD. Nanti kalau besok ada banjir, suruh tim anggaran saja yang turun, karena kami tidak punya anggaran untuk hal-hal itu," kata Hence saat diwawancarai, Senin (03/02/2025). 

Seperti diketahui, beberapa wilayah di Mimika memang rawan banjir, seperti Iwaka.

Menurut Hence, seringnya terjadi banjir maka Pemkab perlu melakukan langkah mitigasi. Bukan hanya sekadar memberi bantuan kepada warga terdampak. Namun, sayangnya dukungan anggaran untuk mitigasi di BPBD tak pernah disetujui Bappeda.

Saat ini, upaya sementara yang bisa dilakukan oleh BPBD hanya sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana mereka harus tolong menolong ketika banjir sebelum bantuan datang. 

Selain itu, BPBD juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk tahun ini melakukan normalisasi sungai.

"Mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, hujan turun, pasti banjir lagi. BPBD datang kasih bantuan lagi. Ini BPBD seakan-akan macam sinterklause saja ini, kasih bantuan-bantuan, tapi sebenarnya tugas utamanya adalah bagaimana mitigasi. Tapi, bagaimana kita mitigasi, anggaran tidak berpihak bagi kita? Bagaimana mau sewa alat dan lainnya?" pungkasnya. (Martha)