Papua60detik - Advokasi komunitas peduli lingkungan, Lepemawi  terhadap masyarakat adat di wilayah Pesisir Timur Mimika akhirnya menunjukkan hasil. Dalam waktu dekat, bakal dibangun rumah singgah pada tiga titik di wilayah tersebut.

Sebelum keputusan membangun rumah singgah, Lepemawi dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah turun survey ke wilayah Pesisir Timur Mimika sebanyak tiga kali: 19 Oktober 2023, 24 April 2024 dan 27 Juni 2024. Berdasarkan hasil survey itu juga telah ditentukan lokasi penanaman mangrove.

"Lokasi  rumah singgah adalah di pulau Bidadari 1, Omoga Pantai dan Pulau Yul. Untuk penanaman magrove berlokasi  di Omoga Pantai, Otakwa, Pulau Yapero dan Pulau Yul," kata Pegiat Lepemawi, Adolfina Kuum, Kamis (4/7/2024).

Rumah singgah ini menurutnya sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat yang mengalami banyak masalah akibat pendangkalan sungai dampak operasi PTFI. Karena pendangkalan, masyarakat pesisir Timur Mimika harus menempuh jalur laut dengan risiko kecelakaan lebih tinggi.

Soal lahan, katanya, Lepemawi dan PTFI telah mendapat surat persetujuan masyarakat adat, kepala suku  lembaga adat dan kepala distrik  setempat.

Rumah singgah akan jadi titik kumpul masyarakat menunggu laut tenang dan teduh untuk menempuh perjalanan laut dari kampung ke Kota Timika dan sebaliknya.

"Terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Ada juga kondisi mendadak misalnya harus merujuk orang sakit ke kota untuk berobat. Rumah singgah ini tempat yang nyaman bagi masyarakat berteduh dan istirahat sejenak karena perjalanan bisa memakan waktu 9 jam sampai satu hari," kata aktivis yang akrab disapa Dolly ini.

Proses pembangunannya nanti pun menggunakan konsep partisipatif. Masyarakat adat setempat terlibat dan berpartisipasi dalam pekerjaan.

Untuk diketahui, program pembangunan rumah singgah dan penanaman mangrove ini merupakan bagian dari kesepakatan pertemuan di Ruang Rapat GBHN Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPD/DPR RI pada 11 September 2023.

Pertemuan itu dihadiri Yayasan Lepemawi, perwakilan KLHK, perwakilan Kementerian ESDM, perwakilan Kementerian BUMN, anggota DPD RI Yorrys Raweyai dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka  Haluk dan Ketua Kelompok Khusus DPR Papua John NR Gobai.

Pertemuan itu menghasilkan lima poin kesepakatan antara lain pertama, pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus jadi prioritas penyelesaian. Kedua, program-program PTFI yang diberikan kepada masyarakat terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat. 

Ketiga, PFI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat. Keempat, PTFI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otakwa bersama pemerintah. Dan kelima, Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah tailing PTFI.

Poin-poin kesepakatan itu dilaksanakan bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan rumah singgah dan penanaman mangrove di Pulau Yul.

Data BPS tahun 2019, wilayah Pesisir Timur Mimika terdiri dari tiga distrik: Agimuga, Jita dan Mimika Timur Jauh. Didiami sebanyak 6,484 penduduk yang tersebar di 32 kampung.

Sejak tahun 2013 hingga 2024, Lepemawi   bersama NGO kemanusiaan dan linkungan melakukan advokasi di Jakarta  dan Papua. Namun PTFI  dan pemerintah tidak merespon persoalan tuntutan Masyarakat di atas  Atas bantuan beberapa tokoh, akhirnya tercapai kesepakatan pertemuan di Jakarta.

"Kami sampai di titik ini setelah melewati proses advokasi aspirasi masyarakat selama 15 tahun. Kami ucapakan terima kasih kepada Kaka Jhon NR Gobai Ketua Poksus DPRP Papua, Bapak Emanuel Kemong dan Jan Pieter Magal yang selalu membantu kami dalam memperjuangkan tuntutan masyarakat ini," kata Dolly. (Burhan)