33 SPPG Papua Tengah Beroperasi, Sebagian Masih Disuspensi
Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang. Foto : Elia Douw/ Papua60detik
Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang. Foto : Elia Douw/ Papua60detik

Papua60detik - Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Tengah terus mempercepat pemulihan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang, menyampaikan bahwa sebagian besar SPPG yang sempat disuspensi kini telah kembali beroperasi, khususnya di Kabupaten Nabire.

“Untuk Nabire secara keseluruhan sudah kita buka kembali. Total yang sudah dicabut suspensinya ada 11 SPPG, terdiri dari 5 di Nabire dan 6 di Mimika,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Namun demikian, lanjutnya, masih terdapat lima SPPG di Kabupaten Mimika yang hingga kini masih dalam tahap pembenahan sebelum kembali beroperasi penuh.

“Di Mimika baru satu yang sudah kita cabut, sementara lima lainnya masih dalam proses perbaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, SPPG yang telah dicabut status suspensinya kini sudah mulai kembali menjalankan aktivitas produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Operasional tersebut mulai berjalan setelah surat pencabutan resmi diterbitkan pekan lalu.

Saat ini, jumlah total SPPG di Papua Tengah tercatat sebanyak 33 unit yang tersebar di tiga kabupaten. Rinciannya, 14 unit di Nabire, 18 unit di Mimika, dan 1 unit di Deiyai.

“Ini baru mencakup tiga kabupaten. Ke depan tentu akan terus kita kembangkan ke wilayah lain,” kata Nalen.

BGN memastikan akan melakukan ekspansi layanan MBG ke enam kabupaten lain yang belum terjangkau.

Skema pengembangan akan disesuaikan dengan kondisi wilayah, terutama untuk daerah pegunungan dan kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Untuk wilayah perkotaan menggunakan mekanisme aglomerasi, sementara untuk daerah 3T akan kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah agar sesuai kebutuhan lapangan,” ungkapnya.

Selain itu, BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan pangan.

Hal ini dinilai krusial mengingat jumlah SPPG akan terus bertambah, seiring perluasan program MBG.

“Kita harus memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Jangan sampai kehadiran MBG justru memicu inflasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nalen juga mengapresiasi kunjungan anggota DPR RI yang turut memantau langsung operasional SPPG hingga ke sekolah-sekolah.

Ia memastikan koordinasi antara BGN pusat hingga daerah berjalan aktif, termasuk dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung keberhasilan program MBG di Papua Tengah.

“Kolaborasi dari tingkat pusat sampai daerah berjalan dengan baik. Ini penting agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (Elia Douw)