Papua60detik - Anggaran kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika senilai Rp1 triliun lebih hingga kini belum terlaksana.

Anggaran senilai Rp1 triliun ini belum masuk dalam pelelangan maupun proses pengadaan secara elektronik. Sementara, tahun anggaran 2024 telah masuk semester kedua.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob menyebut pangkal sebabnya adalah keterbatasan tenaga di dalam Kelompok Kerja (Pokja). Saat ini hanya tersedia 12 tenaga kerja untuk menangani sekitar 7500 paket pekerjaan.

"Makanya harus ada satu program serius yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan kapasitas pegawai negeri kita untuk bisa menjadi Pokja. Saya khawatir, yang 12 ini kerja terus, lalu pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tender ini bisa menjadi masalah karena capek. Namanya manusia," ujar John Rettob, Senin (15/07/2024).

Ia menjelaskan saat ini banyak pegawai yang memiliki sertifikat Pokja, namun menjadi pejabat struktural.

"Kita, kan, harus memilih, apakah dia mau menjadi Pokja atau tetap menjadi pejabat. Sekarang kita butuh kira-kira 50 orang," tambahnya.

Saat memimpin apel pagi, John Rettob memerintahkan setiap OPD segera menyelesaikan semua kegiatan fisik maupun non fisik tahun ini. 

"Jadi, belanja modal dan belanja rutin sudah harus dilakukan oleh OPD. Saya minta hal ini harus diperhatikan," pungkasnya. (Martha)