Papua60detik - Monitoring Center for Prevention (MCP)  Mimika baru sekitar 17,5 persen. MCP merupakan program KPK untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

KPK menyebut tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil (petty corruption).

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan rendahnya MCP Mimika karena OPD kurang memperhatikan terkait pengelolaan APBD.

Padahal menurutnya, pengelolaan APBD bukan hanya sebatas urusan uang, lalu selesai. Ada variabel lainnya yang harus diperhatikan seperti, pengendalian internal, dan banyak hal lain yang melekat di APBD.

"Variabel-variabel yang melekat ini harus benar-benar diperhatikan. Saya berharap setiap OPD harus bekerja sesuai apa yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal," ujar Petrus Yumte saat diwawancara, Senin (22/07/2024).

Plt Kepala Inspektorat Mimika, Primus Lesomar mengaku sudah mengadakan pertemuan pada hari Jumat lalu dengan semua OPD pengampu terkait MPC atas instruksi Pj Sekda.

"Kemarin saat pertemuan kita meng-upload dokumen-dokumen yang kurang dan yang diperlukan. Ke depan teman-teman dari inspektorat akan melakukan pendampingan di OPD masing-masing," terangnya.

Primus mengungkapkan, pada 1 Agustus mendatang, KPK akan  datang ke Mimika untuk melakukan asistensi. 

"Kita dorong masing-masing OPD untuk dokumen yang diperlukan, supaya ada peningkatan," pungkasnya. (Martha)