Musdalub Kwarda Pramuka Papua Siapkan Pemimpin Papua Selatan
Pembukaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Papua. Foto: Humas Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Pembukaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Papua. Foto: Humas Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Papua60detik - Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Papua, Selasa (28/01/2025) diharapkan menjadi momen penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan Papua Selatan. 

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menjelaskan bahwa Musdalub ini bertujuan membentuk Kwarda Gerakan Pramuka Papua Selatan.

Pembentukan tersebut sesuai amanat Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, dalam Rakernas pada 13 Januari 2025. Papua Selatan, sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk sejak 2022, membutuhkan wadah kepemimpinan kuat untuk memajukan Gerakan Pramuka.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung penuh pelaksanaan Musdalub ini. Guritno berharap kegiatan ini menghasilkan keputusan strategis yang membawa dampak positif bagi perkembangan Gerakan Pramuka di Papua Selatan. Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran Kwartir Cabang (Kwarcab) dari empat kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Papua Selatan Kwarda Papua, Deswy Tatawalat, menjelaskan bahwa pembentukan Kwarda Papua Selatan didasarkan pada sejumlah aturan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. 

Musdalub berlangsung selama dua hari, yakni 27-28 Januari 2025, dengan agenda utama pembentukan kepengurusan Kwarda Papua Selatan. 

Ketua Kwarda Papua, Kristhina Luluporo Mano, menuturkan bahwa pelaksanaan Musdalub ini sangat penting untuk membentuk kepemimpinan Kwarda Papua Selatan.

Ia menjelaskan, setelah kepengurusan baru terbentuk, panitia akan berkoordinasi dengan Kwarnas, pemerintah daerah, dan Kwarda induk. (Josua)