Papua60detik - Pemkab Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika evaluasi kinerja guna peningkatan pelayanan publik.

Evaluasi diikuti oleh para operator OPD teknis dan instansi terkait yang memberi pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), Rabu (22/04/2026).

Evaluasi ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus menjadi momen untuk menilai sekaligus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kepala Disdukcapil Mimika,  Slamet Sutedjo mengatakan sejauh ini MPP sejak dilaunching sudah melayani masyarakat dengan baik. 

Integrasi antara layanan fisik dan digital juga menjadi keunggulan tersendiri, bahkan disebut sebagai salah satu contoh di tanah Papua yang mampu berjalan beriringan.

"Sejak diresmikan, MPP Mimika masih berjalan optimal. Pelayanan dilakukan secara beriringan antara MPP fisik dan digital dan ini menjadi salah satu yang berjalan baik di Tanah Papua," ujar Slamet saat diwawancarai, Rabu (22/04/2026).

Namun demikian,  evaluasi terus dilakukan, terutama pada aspek pelaporan administrasi yang dinilai masih perlu diperbaiki agar selaras dengan kondisi pelayanan di lapangan.

Ke depan, apabila pelayanan sudah maksimal, Pemkab Mimika berencana mengembangkan konsep MPP mini di tingkat distrik. Hal itu didukung dengan keberadaan pelayanan  Disdukcalil di beberapa distrik. 

Hal ini bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Mapurujaya, Wania, dan Kuala Kencana. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

"Kalau mau bentuk MPP mini, kami sudah ada embrionya yaitu Disdukcapil sudah ada di beberapa distrik. Teman-teman dari OPD teknis lain, tentunya ada di bawah komando Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Jadi masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota," tambahnya. 

Slamet mengatakan Orientasi utama dari pelayanan publik ini adalah bagaimana masyarakat benar-benar puas terhadap pelayanan pemerintah dengan cara memastikan pelayanan yang baik. Bukan hanya tertulis dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. 

"Kepuasan publik adalah indikator utama keberhasilan kita, termasuk SOP, dan juga respon kita terhadap aduan-aduan masyarakat. Kita tidak boleh cepat puas tetapi harus terus berinovasi," terangnya. 

Ia menekankan bahwa penilaian terhadap kualitas pelayanan publik harus melihat persepsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai Indeks keberhasilan seperti survei kepuasan, forum konsultasi publik, hingga pemantauan melalui media sosial dan ulasan digital.

"Yang kurang harus kita perbaiki dan pendampingan dari pusat itu penting. Layanan publik itu harus baik secara tertulis, tetapi baik juga di lapangan. Kerja-kerja secara administratif dan di lapangan harus sejalan," pungkasnya. (Martha)