Papua60detik - Inspektorat Mimika menggelar penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2024 di Hotel Kanguru, Senin (22/07/2024).

Tujuan kegiatan dari kegiatan ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengawasan yang professional, mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture), agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi di lingkungan Pemkab Mimika. 

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemkab Mimika. Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture), agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika  Petrus Yumte menyebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Proses penilaian mandiri dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berfokus pada tiga komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

"Pengendalian intern pemerintah di mana disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara transparan dan yang efektif, efisien, akuntabel. Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan," ujarnya.

Petrus Yumte menjelaskan, penguatan SPIP adalah salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and governance melalui pelaksanaan penilaian mandiri. Hal ini diperkuat dengan peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementrian/lembaga/pemerintah. 

Ia menegaskan penerapan SPIP terintegrasi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, namun merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah. Semua pihak harus terlibat mulai dari manajemen perangkat daerah yang melaksanakan penilaian mandiri, APIP menjalankan penjaminan kualitas, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku evaluator.

"Seluruh kepala OPD harus berkomitmen untuk mengimplementasikan SPIP terintegrasi dengan baik dan benar di unit masing-masing, agar output kerjanya yang dihasilkan dapat mewujudkan Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera, sesuai visi bupati," pungkasnya. (Martha)