Papua60detik – Front Rakyat Papua (FRP) berunjuk rasa di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026). 

FRP menyuarakan banyak isu, salah satunya penutupan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mereka sebut sebagai penyebab penindasan di Tanah Papua.

Dalam orasinya, Wakorlap Riman Onawame mempertanyakan legitimasi pihak-pihak yang selama ini mengatasnamakan masyarakat Papua. Ia menyinggung peran lembaga legislatif yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Siapa yang sebenarnya punya hak bicara untuk orang Papua? Kalau kami bicara seperti ini, kami langsung dicap pemberontak. Lalu DPR sudah berbuat apa untuk orang Papua?” ujarnya di hadapan anggota dewan. 

Sejumlah spanduk dibentangkan dalam aksi tersebut, berisi berbagai tuntutan dan kritik, di antaranya terkait investasi, situasi keamanan, serta kebijakan pemerintah di Papua.

FRP juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto menarik pasukan militer, baik organik maupun non-organik dari wilayah Papua. Mereka menilai kehadiran militer memperpanjang konflik dan berdampak pada masyarakat sipil.

Selain itu, demonstran menyuarakan ketidakpercayaan terhadap lembaga adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), serta menolak kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang dinilai tidak membawa perubahan signifikan.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Ikatan Perempuan Papua turut menyampaikan pandangan terkait sejarah pengelolaan sumber daya alam di Papua yang dianggap tidak melibatkan masyarakat adat sejak awal.

Mereka menyoroti dampak sosial yang dirasakan masyarakat, seperti konflik berkepanjangan dan ketimpangan kesejahteraan, serta menilai keberadaan industri besar membawa konsekuensi luas bagi kehidupan masyarakat lokal.

Sementara itu, Ketua KNPB Timika, Yanto Awerkion, meminta pembubaran MRP dan Otsus karena dinilai tidak mewakili kepentingan masyarakat Papua.

Kelompok Masyarakat Adat Independen (MAI) dalam pernyataannya turut mengecam kontrak karya PTFI yang dianggap melanggar hak asasi manusia serta tidak berpihak pada masyarakat adat, khususnya yang berada di wilayah pegunungan.

Aksi demonstrasi tersebut ditutup dengan seruan kepada pemerintah untuk membuka ruang dialog jujur dan adil, serta memperhatikan pemenuhan hak dasar masyarakat Papua, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. (Eka)